PANGKALPINANG, LASPELA – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merespons keluhan sopir truk tronton dan trailer yang kesulitan mengakses BBM Bio Solar bersubsidi, melalui audiensi di Ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (27/4/2026).
Persoalan barcode kendaraan yang tidak aktif menjadi sorotan utama karena berdampak langsung pada distribusi logistik. Mayoritas truk roda enam ke atas yang mengangkut bahan pangan dan kebutuhan pokok tak bisa mengisi BBM subsidi akibat barcode yang mati.
Kondisi ini memaksa sopir beralih ke BBM non-subsidi dengan biaya lebih tinggi yang pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan harga sembako di pasaran.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan dampak berantai dari persoalan tersebut.
“Kalau mereka menggunakan BBM non-subsidi, otomatis biaya angkut naik dan berdampak pada harga sembako di masyarakat,” ujar Didit kepada wartawan.
Didit menekankan, kendaraan pengangkut logistik strategis seperti sembako dan pupuk seharusnya tetap mendapat akses BBM subsidi, selama syarat administrasi dipenuhi.
Audiensi itu menghasilkan langkah konkret. DPRD bersama pihak terkait, termasuk Pertamina, sepakat mengaktifkan kembali barcode kendaraan yang sebelumnya tidak aktif. Dari sekitar 60 kendaraan terdampak, proses aktivasi akan dilakukan bertahap dengan target penyelesaian cepat.
“Komitmennya, satu kendaraan bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 20 menit. Setelah satu selesai, langsung dilanjutkan ke kendaraan berikutnya,” katanya.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong penyesuaian kuota BBM subsidi. Saat ini, sopir mengaku hanya memperoleh sekitar 60 liter jumlah yang dinilai belum mencukupi untuk rute distribusi ke wilayah seperti Bangka Selatan, Mentok, hingga Belinyu.
“Atas kondisi itu, kami minta ada toleransi penambahan kuota, khusus untuk kendaraan pengangkut sembako yang menyangkut kepentingan masyarakat,” ujar Didit.
Menurutnya, kebijakan ini krusial untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Jika biaya distribusi terus naik, beban tersebut akan langsung dirasakan konsumen.
Audiensi turut dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, dan instansi terkait lainnya. Hasil rapat memastikan seluruh persoalan dapat diselesaikan, dengan kendaraan yang memenuhi syarat dipersilakan kembali mengaktifkan barcode untuk mengakses BBM subsidi.
“Alhamdulillah semuanya sudah clear. Barcode bisa diaktifkan kembali, dan distribusi logistik diharapkan kembali lancar,” tutup Didit. (chu)
