PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Pertemuan Bapperida, Kamis (19/2/2026).
Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan sekaligus memastikan sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD).
Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan.
Menurutnya, berbagai persoalan daerah tidak bisa diselesaikan secara parsial karena memiliki keterkaitan antarsektor.
“Banyak persoalan yang sifatnya lintas bidang. Tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Semua harus terintegrasi agar hasilnya efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia mencontohkan persoalan kebersihan dan banjir yang tidak hanya menjadi tanggung jawab satu dinas.
Penanganan sampah, desain drainase, tata ruang, hingga aspek kebencanaan harus dirancang dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu.
Forum tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, kepala OPD, serta perwakilan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan tahunan daerah.
Wali kota menegaskan, RKPD 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029 sehingga kualitas perencanaannya harus matang, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Dokumen tersebut tidak sekadar administrasi, tetapi menjadi pedoman utama dalam menentukan prioritas pembangunan, target kinerja, hingga arah penganggaran daerah.
“RKPD harus menjadi instrumen evaluasi dan perbaikan. Program yang belum optimal harus diperbaiki, yang sudah baik ditingkatkan,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar penyusunan RKPD tetap bersifat aspiratif dengan menampung hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta masukan dari pemangku kepentingan, termasuk kalangan akademisi.
Sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang dinilai memiliki peran strategis sebagai wajah daerah dan pintu masuk aktivitas ekonomi.
Karena itu, kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan harus terus ditingkatkan.
Wali kota juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal seluruh masukan dalam forum hingga tahap penetapan APBD 2027 agar program yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Perencanaan yang baik harus menghasilkan aksi nyata. Masyarakat harus merasakan langsung dampak pembangunan,” pungkasnya. (dnd)
