PANGKALPINANG, LASPELA — Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengungkapkan bahwa uji coba bahan bakar biodiesel B50 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan di berbagai sektor.
Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan impor solar.
Berdasarkan laporan dari Eniya Listiani Dewi selaku Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), uji coba B50 telah dilakukan pada enam sektor, termasuk transportasi truk, kereta api, dan alat berat.
“Untuk sektor truk transportasi, kendaraan uji telah menempuh hampir 40.000 kilometer. Hasilnya cukup mengejutkan, komposisi B50 justru lebih baik dibandingkan B40, terutama dari sisi efisiensi penggunaan filter solar,” ujar Bambang, Rabu (6/5/2026).
Hal serupa juga ditemukan pada uji coba di sektor perkeretaapian. Penggunaan B50 tidak menimbulkan kendala berarti, bahkan menunjukkan performa yang lebih stabil dibandingkan B40. Sementara itu, pada sektor alat berat, uji coba yang dilakukan hingga sekitar 600 jam operasi juga menunjukkan hasil yang positif.
Menurut Bambang, hasil uji coba ini menjadi dasar optimisme pemerintah untuk mulai mengimplementasikan B50 secara bertahap pada Juli 2026.
Ia berharap kesiapan produk dan distribusi dapat mendukung pelaksanaan program tersebut secara optimal.
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa penerapan B50 berpotensi mengurangi impor solar hingga sekitar 10 persen.
Bahkan, Indonesia diproyeksikan menuju swasembada solar, khususnya untuk jenis dengan cetane number (CN) 48, meskipun untuk CN 51 masih terdapat sedikit kekurangan.
“Dengan kondisi ini, kita semakin dekat dengan kemandirian energi. Tidak heran jika lembaga global seperti J.P. Morgan menilai ketahanan energi Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di dunia,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program B50 tidak lepas dari keunggulan Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar. Tidak seperti negara lain, Indonesia memiliki bahan baku fatty acid methyl ester (FAME) yang melimpah, sehingga mampu mengembangkan campuran biodiesel hingga tingkat tinggi.
“Negara lain tidak punya sawit seperti kita, sehingga tidak bisa menerapkan campuran seperti B50. Ini menjadi keunggulan strategis Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, untuk pengembangan bahan bakar berbasis etanol (E10), pemerintah masih bersikap hati-hati. Implementasi secara luas diperkirakan baru dapat dilakukan pada 2027 hingga 2028, mengingat kapasitas produksi dalam negeri yang masih terbatas serta tingginya pajak impor etanol.
Sebagai tahap awal, uji coba E10 direncanakan dilakukan di beberapa daerah tertentu, khususnya di Pulau Jawa yang dinilai memiliki kesiapan infrastruktur lebih baik.
Di sisi lain, Bambang juga menyinggung aspirasi pelaku usaha yang tergabung dalam Hiswana Migas terkait margin usaha yang dinilai stagnan. Ia mendorong agar aspirasi tersebut disampaikan secara berjenjang kepada pemerintah pusat dan pihak terkait, termasuk Pertamina Patra Niaga.
“Pemerintah sendiri, lanjutnya, tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga energi demi melindungi daya beli masyarakat. Subsidi untuk biosolar tetap dipertahankan, sementara harga BBM non-subsidi seperti Pertamax mengikuti mekanisme pasar,” katanya.
Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah optimistis program B50 tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.(dnd)
