PANGKALPINANG, LASPELA — Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan pemerintah akan tetap mempertahankan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi guna menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
Menurutnya, harga BBM subsidi seperti Biosolar dipastikan tidak mengalami kenaikan karena telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki dasar hukum jelas.
Perubahan harga, kata dia, tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa melalui revisi undang-undang.
“BBM subsidi tidak ada kenaikan. Pemerintah menjamin itu, karena ini menyangkut daya beli masyarakat dan dampak sosial yang besar,” ujar Bambang, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan mempertahankan harga BBM subsidi dilandasi keinginan pemerintah untuk memastikan akses energi yang adil, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Presiden, lanjutnya, juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi rakyat di masa sulit.
Sementara itu, untuk BBM non-subsidi, pemerintah tetap melakukan pengendalian meskipun mengikuti mekanisme pasar.
Produk seperti Pertamax masih dijaga agar tetap terjangkau, sedangkan BBM dengan oktan lebih tinggi seperti Pertamax Turbo serta jenis solar non-subsidi seperti Dex dan Dexlite disesuaikan secara bertahap.
“Tidak dilepas begitu saja. Pemerintah tetap mengendalikan agar harganya tidak memberatkan, terutama untuk masyarakat mampu yang menjadi pengguna utama BBM non-subsidi,” jelasnya.
Bambang juga menyoroti besarnya dampak sosial jika terjadi kenaikan BBM subsidi. Ia mengingatkan pengalaman masa lalu ketika kenaikan harga BBM memicu gejolak sosial di masyarakat.
“Dampak sosialnya jauh lebih besar. Karena itu pemerintah sangat berhati-hati agar stabilitas tetap terjaga,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah kini mulai mengarahkan kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran.
Jika sebelumnya subsidi diberikan pada barang, ke depan pendekatan perlahan diarahkan kepada subsidi berbasis penerima atau individu, seperti melalui bantuan langsung tunai (BLT).
Namun demikian, ia mengakui tantangan dalam penyaluran subsidi masih cukup besar, terutama terkait potensi penyalahgunaan di lapangan.
Upaya digitalisasi seperti penggunaan barcode dinilai belum sepenuhnya efektif karena masih bisa disiasati.
“Pengawasan menjadi kunci. Tapi pengawasan juga harus didukung teknologi yang benar-benar mampu menutup celah penyimpangan,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menggandeng aparat penegak hukum, termasuk kepolisian.
DPR juga mendorong agar penyalahgunaan BBM subsidi dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi agar memberikan efek jera.
“Kalau sudah masuk ranah korupsi dan TPPU, orang akan jauh lebih takut. Ini penting untuk menekan penyimpangan,” tegas Bambang.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap distribusi BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. (dnd)
