PANGKALPINANG, LASPELA — Sektor distribusi energi di daerah tengah menghadapi tekanan berlapis, mulai dari stagnasi margin usaha, kenaikan biaya operasional, persoalan distribusi, hingga dinamika global yang berpotensi mengubah arah industri migas ke depan.
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengusaha Migas yang mempertemukan pelaku usaha migas daerah dengan Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, bertempat di Hotel Santika Bangka Belitung, Rabu (6/5/2026).
Koordinator Departemen 2 Bidang SPBU (di luar jamali) DPP Hiswana Migas, Hendry Thamrin, secara terbuka menyampaikan kondisi riil yang dihadapi pengusaha SPBU dan agen LPG di lapangan.
Menurutnya, margin distribusi BBM subsidi seperti Biosolar dan Pertalite tidak mengalami penyesuaian selama belasan tahun.
Kondisi serupa juga terjadi pada biaya angkut (transport fee) LPG 3 kilogram yang dinilai stagnan, meski biaya operasional terus meningkat.
“Kami mengelola BBM subsidi dengan margin yang tidak pernah naik selama belasan tahun. Sementara biaya terus meningkat, mulai dari UMR, harga suku cadang, hingga perawatan armada,” ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut membuat pelaku usaha seolah ikut menanggung beban subsidi energi nasional, karena margin yang diterima tidak lagi sebanding dengan biaya operasional saat ini.
“Bagaimana usaha bisa bertahan jika margin hanya sekitar 3 persen dan tidak mengikuti inflasi?” katanya.
Hendri juga menyoroti bahwa persoalan ini bukan hanya terjadi di Bangka Belitung, melainkan dirasakan oleh pengusaha migas di berbagai daerah di Indonesia.
Selain itu, ia menekankan pentingnya forum koordinasi sebagai ruang untuk menyelaraskan regulasi dengan kondisi riil di lapangan, sekaligus mencari solusi konkret atas berbagai tantangan distribusi energi.
“Rapat ini bukan sekadar rutinitas, tapi wadah untuk mencari solusi atas dinamika distribusi energi dan memperkuat kolaborasi agar sektor ini tetap menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bambang Patijaya menilai persoalan margin merupakan isu nasional yang harus diperjuangkan secara kolektif melalui organisasi Hiswana Migas di seluruh Indonesia.
“Kalau hanya Bangka yang bicara, tidak akan cukup kuat. Harus disuarakan oleh seluruh DPC Hiswana di Indonesia agar menjadi aspirasi nasional,” ujarnya.
Ia mendorong agar persoalan tersebut dibahas dalam forum tingkat pusat, seperti rapat kerja nasional Hiswana Migas, sebelum diajukan secara resmi kepada DPR dan pemerintah.
“Kalau sudah menjadi aspirasi nasional, kami di Komisi XII siap memfasilitasi rapat dengar pendapat untuk membahasnya secara resmi,” tambahnya.
Selain margin, Bambang juga menyoroti persoalan distribusi BBM yang sempat terjadi di Bangka Belitung.
Ia mengungkapkan bahwa kendala pasokan tidak hanya disebabkan oleh ketersediaan stok, tetapi juga persoalan distribusi dan logistik.
Menurutnya, distribusi merupakan faktor krusial dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat.
“Masalahnya bukan hanya stok, tapi distribusi. Kalau distribusi terganggu, masyarakat tetap merasakan dampaknya,” tegasnya.
Ia juga menyinggung perlunya peningkatan koordinasi dalam tubuh Pertamina, termasuk efektivitas sistem distribusi dan sinergi antar unit usaha, agar pelayanan energi ke daerah lebih optimal.
Di sisi lain, Bambang memaparkan bahwa sektor energi nasional tidak terlepas dari dinamika global, khususnya konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada fluktuasi harga minyak dunia.
Menurutnya, kondisi tersebut telah mendorong terbentuknya fenomena geoekonomi, di mana peristiwa politik global memengaruhi stabilitas harga energi.
“Ini bukan sekadar geopolitik, tapi sudah menjadi geoekonomi yang memengaruhi harga energi global,” jelasnya.
Ia memperkirakan dunia akan memasuki fase “new normal” harga energi, dengan kisaran harga minyak mentah berada di level 90 hingga 100 dolar AS per barel.
Lebih lanjut, Bambang mengingatkan bahwa kondisi harga energi yang tinggi dapat mempercepat transisi ke energi alternatif, termasuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Jika tren ini terus berkembang, maka konsumsi BBM berpotensi menurun, yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan usaha SPBU.
“Kalau harga BBM terus tinggi dan aksesnya sulit, masyarakat akan beralih ke kendaraan listrik. Ini menjadi tantangan serius bagi sektor SPBU ke depan,” katanya.
Ia mencontohkan negara seperti Norwegia yang telah lebih dulu mengalami percepatan transisi energi, meskipun merupakan negara produsen minyak.
Menutup pernyataannya, Hendri Thamrin kembali menegaskan harapannya agar pemerintah dan pemangku kebijakan dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi yang dihadapi pelaku usaha migas di daerah.
“Kami berharap ada kebijakan yang lebih adaptif dan berkeadilan, agar distribusi energi tetap berjalan dan usaha di daerah bisa bertahan,” ujarnya.
Tekanan yang dihadapi sektor migas daerah saat ini tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari dinamika global yang semakin kompleks.
Tanpa kebijakan yang responsif dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPR, dan pelaku usaha, keberlanjutan distribusi energi di daerah berpotensi terganggu.
Di tengah situasi tersebut, aspirasi pelaku usaha menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya menjaga stabilitas energi, tetapi juga keberlangsungan usaha di tingkat daerah. (dnd)
