KOBA, LASPELA – DPRD Bangka Tengah menyoroti persoalan harga TBS kelapa sawit yang terus dikeluhkan petani. Selain mendorong penambahan pabrik, legislatif juga mendesak pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap penerapan harga di lapangan.
Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus, menegaskan bahwa solusi jangka panjang yang harus segera ditempuh adalah membuka peluang investasi untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) baru.
Ia menilai, keterbatasan jumlah pabrik saat ini berdampak langsung pada lemahnya persaingan harga serta rendahnya daya serap TBS dari petani.
“Pabrik masih terbatas, ada dua pabrik yang tidak aktif. Sementara, produksi dari petani swadaya diperkirakan akan meningkat dalam satu hingga dua tahun ke depan,” katanya, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, kehadiran investor baru menjadi kunci untuk memperkuat rantai pengolahan kelapa sawit di daerah, sehingga mampu memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas harga di tingkat petani.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa menarik investor baru. Di sisi lain, masyarakat juga perlu membuka ruang agar investasi bisa berjalan lancar,” jelasnya.
Tak hanya soal investasi, DPRD juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap implementasi harga TBS yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi. Kondisi ini dinilai merugikan petani karena masih ditemukan pabrik yang tidak mematuhi harga acuan.
“Kami minta OPD terkait untuk melakukan pengawasan. Jangan sampai harga yang sudah ditetapkan tidak dijalankan di lapangan,” tegasnya. (pri)
