PANGKALPINANG, LASPELA — Pemerintah Kota Pangkalpinang menghadapi tantangan serius dalam pembiayaan pembangunan daerah akibat tekanan fiskal dan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi ini terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pangkalbalam yang digelar di Aula Kantor Camat Pangkalbalam, Senin (9/2/2026).
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2026 Pemkot Pangkalpinang mengalami defisit yang cukup signifikan.
Situasi tersebut diperparah dengan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) hampir mencapai Rp200 miliar.
“Kondisi keuangan ini tentu berdampak pada kemampuan kita merealisasikan seluruh usulan masyarakat. Namun pemerintah tidak berhenti berupaya,” ujar Dessy di hadapan peserta Musrenbang.
Sebagai langkah strategis, Pemkot Pangkalpinang membuka peluang pendanaan alternatif melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Pangkalbalam.
“Selain itu, dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga terus diupayakan untuk menopang program pembangunan prioritas,” katanya.
Dessy menegaskan, meski keterbatasan anggaran menjadi kendala, aspirasi masyarakat tetap menjadi pijakan utama dalam perencanaan pembangunan.
“Usulan yang bersifat mendesak dan berdampak langsung pada keselamatan warga akan diprioritaskan untuk direalisasikan secara bertahap,” tuturnya.
Musrenbang Kecamatan Pangkalbalam dihadiri oleh unsur OPD, tokoh masyarakat, perwakilan kelurahan, serta elemen lainnya dengan tingkat kehadiran mencapai sekitar 90 persen.
“Kami berharap sinergi lintas sektor mampu melahirkan solusi pembangunan yang realistis dan berkelanjutan,” katanya. (dnd)
