KOBA, LASPELA – Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 merupakan momentum refleksi bagi daerah keluar dari ketergantungan fiskal dengan pemerintah pusat.
Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus mengatakan perlun langkah nyata dalam meningkatkan kemandirian daerah.
Terutama di tengah masih dominannya dana transfer pusat dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dengan otonomi daerah, kemandirian seharusnya terus meningkat. Namun tetap harus dibarengi sinergi antara pusat dan daerah,” ujar Batianus, Selasa (28/4/2026).
Ia menyoroti kondisi pendapatan asli daerah (PAD) yang masih terbatas, sementara kebutuhan pembiayaan daerah terus meningkat.
“Selama ini kita masih bergantung pada dana transfer pusat. Sementara PAD dari sektor seperti retribusi relatif kecil, sedangkan beban APBD cukup besar. Ini tentu kurang ideal,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mencari sumber-sumber PAD baru tanpa menambah beban masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
Ia juga menyinggung kondisi Bangka Tengah sebagai penghasil tambang yang kewenangan pengelolaan dan pendapatan lebih banyak ditarik ke pemerintah pusat.
“Kita daerah penambangan, tapi hasilnya banyak ke pusat. Ini perlu dicarikan solusi agar daerah juga mendapatkan manfaat yang lebih optimal,” tegasnya.
Di sisi lain, ia menilai perlu adanya dialog yang lebih intens antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait kebijakan pengurangan transfer daerah agar tidak berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik.
“Ini perlu didiskusikan bersama pemerintah pusat, supaya daerah tetap mampu menjalankan pembangunan dan pembiayaan secara optimal,” pungkasnya. (pri)
