PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Kota Pangkalpinang menerima kunjungan audiensi jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) wilayah Kepulauan Bangka Belitung di Kantor Wali Kota, Kamis (19/2/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi dalam program ketahanan pangan, pemberdayaan warga binaan, hingga pengelolaan lingkungan berbasis kemitraan lintas sektor.
Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Babel, Gunawan Sutrisnadi, menjelaskan audiensi ini merupakan bagian dari koordinasi pelaksanaan program akselerasi kementerian.
Dari 15 program prioritas yang tengah dijalankan, dua di antaranya dinilai membutuhkan dukungan pemerintah daerah, yakni pengembangan ketahanan pangan dan pemberdayaan warga binaan berbasis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Gunawan mengungkapkan, pihaknya telah memulai sejumlah program konkret.
Salah satunya kerja sama dengan PLN UIW Babel dalam pemanfaatan limbah PLTU menjadi kompos.
Program tersebut telah membuahkan hasil dengan panen perdana sekitar enam ton kompos yang diproduksi dari lapas dan rutan di wilayah Babel.
Selain itu, jajaran pemasyarakatan juga menyatakan kesiapan mendukung program ketahanan pangan nasional melalui skema dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di rutan atau lapas yang memenuhi kriteria.
“Potensi sumber daya yang dimiliki pemasyarakatan cukup besar, namun tetap memerlukan dukungan pemerintah kota agar implementasinya berjalan optimal,” katanya.
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, yang akrab disapa Prof Udin, bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna menyambut baik inisiatif tersebut.
Ia menegaskan Pemkot terbuka untuk bersinergi, khususnya dalam memperluas akses pemasaran produk UMKM hasil karya warga binaan.
Pemkot bahkan berencana melibatkan produk dari lapas perempuan dalam berbagai kegiatan bazar dan pameran daerah sebagai upaya memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.
“Secara prinsip kami mendukung. Tinggal menyusun teknis kolaborasi agar program bisa segera direalisasikan,” ujar Saparudin usai pertemuan.
Tak hanya fokus pada ketahanan pangan dan UMKM, kerja sama juga berpeluang diperluas ke sektor pengelolaan sampah.
Warga binaan yang telah memiliki keterampilan mengolah limbah dan memproduksi kompos dinilai dapat berkontribusi dalam mendukung solusi penanganan sampah di Kota Pangkalpinang.
Pemkot dan Ditjenpas Babel sepakat menindaklanjuti hasil audiensi melalui penyusunan perjanjian kerja sama resmi agar program prioritas yang telah dirancang dapat segera dieksekusi. (dnd)
