Masyarakat Diimbau Jangan Terkecoh
JAKARTA, LASPELA- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi minta masyarakat mewaspadai kumpulan soal tes CPNS yang saat ini beredar di media sosial, khususnya melalui WhatsApp (WA).
“Kami pastikan itu adalah kabar bohong atau hoax. Untuk itu kami minta masyarakat lebih waspada dan tidak mempercayainya,” kata Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian PANRB di Jakarta, dalam siaran pers Humas Kementerian PANRB, Sabtu, 13 Januari 2018.
Untuk mengecoh pembaca agar mempercayai isinya, hoax tersebut diawali kutipan pernyataan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, seolah-olah pada bulan Februari 2018 akan dibuka pendaftaran CPNS 2018. Kemudian diinformasikan jumlah formasi yang akan dibuka dan rencana penempatannya.
“Pernyataan itu sama sekali tidak benar. Memang Pak Menpan sudah memberikan sinyal bahwa tahun 2018 ada rencana membuka kembali penerimaan CPNS, baik pusat maupun daerah. Namun untuk waktu dan jumlah formasinya belum ditetapkkan,” kata Herman.
Menurut Herman, saat ini Kementerian PANRB masih menunggu validasi usulan formasi dari instansi, termasuk dari Pemerintah Daerah. Validasi tersebut, diminta disampaikan secara online melalui aplikasi e-Formasi dan diharapkan sudah masuk semua akhir Januari ini.
Seterusnya Kementerian PANRB akan melakukan pembahasan setelah validasi usulan formasi tersebut masuk.
“Setelah validasi selesai, kami akan melakukan pembahasan yang mendalam dan komprehensif, termasuk melihat kapasitas fiskal. Adapun formasi yang diprioritaskan antara lain guru, tenaga kesehatan, serta formasi jabatan yang spesifik sesuai core business instansi dalam rangka membidik Nawacita,” katanya dikutip dari laman Tempo.co
Herman mengimbau warga masyarakat untuk lebih jeli dalam menerima dan mengakses informasi terkait CPNS. “Apabila ingin mengetahui informasi seputar CPNS, agar mengakses portal Kemenpan serta portal instansi pemerintah terkait dengan domain go.id. Jangan percaya informasi yang sumbernya tidak jelas,” ucapnya.
Editor: Stefan H. Lopis
