PANGKALPINANG, LASPELA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dilanda isu tak sedap. Dinamika politik yang mengiringi Pilkada ulang Bangka dan Pangkalpinang semakin berkembang. Dan terbaru, tiga kursi di DPRD Kabupaten Bangka diduga dibanderol senilai Rp 1,2 Miliar.
Hampir semua partai politik (Parpol) saat ini memilih tidak tergesa-gesa dan eklusif untuk menentukan kandidat pasangan calon yang akan maju di Pilkada ulang 27 Agustus 2025.
Partai Kebangkitan Bangka (PKB) dengan perolehan tiga kursi DPRD yang mestinya bisa menjadi penentu justru jauh hari sudah memberikan dukungan kepada Andi Kusuma maju sebagai bakal calon Pilkada Bangka.
Politik dini PKB tanpa perhitungan, berbuah blunder. Isu santer transaksional surat B1 KWK, masalah internal partai tingkat lokal, perseteruan Ketua dan Sekretaris DPW PKB berlanjut ke proses hukum, hingga perpecahan pengurus menjelang Pilkada.
Bocor halus untuk mendapatkan B1 KWK PKB Andi Kusuma mengeluarkan uang Rp 2 miliar. Mulusnya transaksional rekomendasi partai karena diduga dibantu Ketua DPC Bangka Subhan dan Sekretaris DPW Agam.
Sumber internal memastikan bahwa uang yang disetorkan ke DPP adalah Rp 1,2 miliar. Sedangkan aliran sisa dana Rp 800 juta belum diketahui untuk siapa.
Gerakan “potong diatas” membuat perseteruan antara Ketua dan Sekretaris DPW memanas. Ketua PKB Babel M Tanwin bersama pengurus DPW lebih dulu mengusulkan nama Naziarto dan Usnen untuk Pilkada Bangka ke DPP berasa mendapat lampu hijau.
Ditengarai Naziarto juga menyanggupi mahar yang diminta DPP PKB sebesar Rp 600 juta dukungan 3 kursi DPRD kalau surat B1 KWK diterima.
Bahkan disebutkan Naziarto sudah mengeluarkan uang Rp200 juta untuk survei partai secara nasional, sekaligus menerima surat tugas B1 dari DPP guna melaksanakan survei dirinya.
Naziarto langsung membantah bahwa dirinya tidak pernah membayar apa pun kepada Partai Kebangkitan Bangsa.
“Dakde, ku tidak pernah bayar,” balas Naziarto melalui pesan singkat ke media Laspela, Senin (2/6/2025).
Bantahan yang sama keluar dari Andi Kusuma. Dirinya membantah keras mengeluarkan uang Rp 2 miliar untuk pengurusan dan setoran ke DPP.
“Dengan saya jadi kader PKB dan bisa besarkan partai PKB di Babel, jadi PKB dukung kami tanpa syarat,” akuinya, Senin (2/6/2025).
Andi berdalih dukungan yang diberikan PKB kepada mereka tanpa mahar sedikitpun. Dia mengklaim sebagai kader sah-sah saja menerima dukungan partai.
“PKB berikan dukungan ke kami tanpa mahar karena kami sebagai kader PKB. Bodoh kali mau maju kasih mahar 2 miliar. Dakde, ku tidak pernah bayar,” bantah Andi Kusuma melalui pesan WA yang diterima Redaksi Laspela, Senin (2/6).
Terpisah Politisi PKB Deang Hilalludin meminta khususnya internal partai untuk tidak terpengaruh dan tergerus dalam konflik, mengingat kontestasi pilkada ulang di Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka sudah dekat.
Kondisi sekaran partai politik yang seyogyanya merupakan lembaga untuk melahirkan kader-kader politik secara demokratis, malah terkesan sebagai pedagang kekuasaan secara transaksional dengan nilai mencapai ratusan juta perkursi.
Kandidat wajib mengkuti mekanisme mendapatkan B1 KWK, proses tahap mulai mendaftarkan diri di DPC, meminta rekomendasi dari DPW, berangkat ke DPP kemudian mengeluarkan surat tugas SK guna keperluan survey, mencari pasangan calon, terakhir keluar B1 KWK dari DPP sebagai syarat pencalonan di KPU.
Ia mengungkapkan kursi yang sudah diraih dengan jerih payah oleh para pengurus partai dan kader partai dari tingkatan paling bawah, tanpa ada beban langsung di ekskusi oleh DPP lewat surat rekomendasi B1 KWK.
“Tanpa susah payah menjadi kader, cukup loncat pager, bawa duit sekoper.
Sampai kapanpun akan ada perpecahan antara para pengurus dan kader di semua partai dengan penyebabnya politik uang, penguasa partai yang oligarki, serta cukong mafia politik,” tandasnya. (tim)
Leave a Reply