PANGKALPINANG, LASPELA – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pangkalpinang masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR), terutama terkait standar kualitas makanan, kemasan, hingga aspek higienitas.
Hal ini mencuat dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan MBG di Balai Betason Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026), yang mengungkap berbagai temuan di lapangan selama beberapa bulan terakhir.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menegaskan bahwa persoalan yang muncul bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya koordinasi antar pihak yang terlibat dalam program tersebut.
“Seharusnya persoalan seperti ini bisa diselesaikan di meja koordinasi. Jangan sampai program berjalan, tapi tanpa arah koordinasi yang jelas,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, masih ditemukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar, baik dari sisi rasa makanan, kemasan (packaging), hingga kelengkapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Selain itu, terdapat pula pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sistem pengelolaan limbah yang belum memadai.
Menurut Dessy, persoalan limbah tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru jika tidak ditangani dengan baik.
“Jangan sampai niat baik program ini justru menimbulkan persoalan lain, seperti limbah yang tidak terkelola,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas makanan untuk menghindari risiko yang lebih serius, seperti keracunan makanan di kalangan penerima manfaat.
“Pemkot tidak masuk ke dapur, tapi kami wajib memastikan tidak terjadi hal-hal yang membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Regional SPPG Bangka Belitung, Nyayu Rahmadini, menyampaikan bahwa secara umum program MBG terus berjalan dan telah menjangkau puluhan ribu penerima manfaat.
Saat ini terdapat 19 SPPG yang telah operasional, dengan 18 unit aktif dan satu masih dalam tahap persiapan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 43.388 penerima manfaat telah dilayani.
Namun, ia tidak menampik adanya sejumlah kendala di lapangan yang menjadi bahan evaluasi bersama.
Beberapa SPPG bahkan sempat dinonaktifkan sementara akibat temuan terkait kualitas makanan dan kebersihan.
“Salah satu temuan adalah produk olahan UMKM berupa pempek yang ditemukan mengandung ulat. Ini menjadi perhatian serius dan langsung kami tindak lanjuti,” ungkapnya.
Selain itu, pengelolaan sisa makanan juga menjadi tantangan tersendiri yang masih perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan persoalan baru di lingkungan.
Dini memastikan, pihaknya telah melakukan langkah perbaikan, mulai dari evaluasi menyeluruh, pembersihan fasilitas, hingga pelatihan ulang bagi penjamah makanan guna meningkatkan standar higienitas.
Saat ini, terdapat dua SPPG yang masih dinonaktifkan sementara dan dua lainnya dalam tahap perbaikan.
Pihaknya menargetkan seluruh unit tersebut dapat kembali beroperasi dalam waktu dekat setelah memenuhi standar yang ditetapkan.
“Perbaikan terus kami lakukan. Targetnya dalam waktu dekat seluruhnya bisa kembali aktif,” ujarnya.
Evaluasi ini menjadi pengingat bahwa di balik ambisi besar program MBG, konsistensi standar kualitas, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor masih menjadi tantangan utama yang harus segera dibenahi agar manfaat program benar-benar dirasakan tanpa menimbulkan risiko baru. (dnd)
