Ini Persoalan Penting yang Dibahas DPRD Bersama OPD Pemprov Babel

Avatar photo
Audiensi DPRD Babel dengan OPD di lingkungan Pemprov Babel bahas beberapa kegiatan, di ruang Banmus, Jumat (27/2/2026).

PANGKALPINANG, LASPELA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membahas beberapa persoalan penting bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Babel, di ruang Banmus, Jumat (27/2/2026).

Dalam pertemuan yang  dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua Eddy Iskandar, Edi Nasapta, masing-masing perwakilan Komisi, serta Perwakilan dari OPD terkait ini membahas tentang proses penganggaran dana pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Babel dalam tahapan RKPD, persoalan ijazah yang masih tertahan dan sebagainya.

Didit menegaskan terkait dengan anggaran dana Pokir untuk anggota DPRD, pihak Bakuda Babel mengatakan bahwa titik awal Pokir berasal dari hasil reses anggota dewan yang telah di input kedalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan diversifikasi sesuai kewenangan.

Baca Juga  Minta Harga TBS Naik, DPRD Bentuk Tim Terpadu Awasi Pelanggaran

“Proses verifikasi Pokir saat ini telah rampung dan usulan sudah disalurkan ke perangkat daerah terkait, meski demikian untuk pengajuan dana Pokir tetap diwajibkan melengkapi proposal sebagai dokumen administratif,” kata Didit.

Selain itu, terkait dengan persoalan ijazah yang masih tertahan, Dinas Pendidikan telah memberikan keterangan telah menghimpun data dan meminta sekolah segera memanggil orang tua siswa guna mempercepat penyerahan dokumen.

Baca Juga  Lomba Kreativitas Baris Berbaris Digelar di Belitung, PT TIMAH Hadir Dukung Kreativitas Pelajar 

Didit menambahkan, pemerintah daerah harus bergerak aktif menyelesaikan persoalan layanan publik, termasuk integrasi data dan penuntasan ijazah.

“Kominfo harus aktif dengan dinas-dinas yang memiliki data. Untuk persoalan ijazah juga janga hanya menunggu pemerintah harus action,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut juga membahas berbagai hal penting seperti kesiapan kerjasama dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI), persoalan BPJS Kesehatan, serta masih adanya kendala realisasi anggaran aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. (chu)

 

[Heateor-SC]