PANGKALPINANG, LASPELA – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penyempurnaan tata kelola pertambangan timah agar memberikan manfaat optimal dan berkeadilan bagi masyarakat, khususnya di Bangka Belitung.
Menurut politisi nasional asal Bangka Belitung ini, penyempurnaan tata kelola merupakan proses berkelanjutan yang harus terus dilakukan seiring dinamika di sektor pertambangan.
“Kita ingin terus menyempurnakan tata kelola timah. Memang yang namanya penyempurnaan tidak akan pernah berkesudahan, karena kita berharap pertimahan ini betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya, usai melakukan kunjungan di Kantor PT Timah, Kamis (12/2/2026).
Ia menjelaskan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertimahan, terdapat sejumlah tantangan yang harus dijawab.
Salah satunya adalah memastikan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pertambangan serta memberikan harga yang layak dan pantas.
“Pertama harus melibatkan masyarakat, kedua bagaimana memberikan harga yang pantas bagi masyarakat,” ujarnya.
Bambang menekankan bahwa karakteristik pertambangan timah berbeda dengan mineral lainnya.
Jika sebagian besar pertambangan mineral lain didominasi korporasi besar, sektor timah justru memiliki tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi.
“Ingat, pertambangan timah berbeda dengan mineral lain. Mineral lain banyak dilakukan oleh korporat perusahaan, tapi untuk timah pelibatan masyarakatnya tinggi,” jelasnya.
Untuk itu, penyempurnaan dan perbaikan tata kelola harus mampu menghadirkan manfaat nyata sekaligus rasa keadilan bagi masyarakat penambang.
Dalam rangka mendorong hal tersebut, Komisi XII DPR RI telah melakukan serangkaian langkah, termasuk rapat bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) serta diskusi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kami sudah beberapa kali rapat maraton dengan Dirjen Minerba. Dengan Menteri ESDM pun kami sudah berdiskusi dan beliau sangat mendukung,” ungkapnya.
Bambang juga menyebut, saat kunjungan ke Bangka Belitung, Menteri ESDM menyampaikan komitmennya untuk memberikan “hadiah” bagi masyarakat Babel berupa penerapan HPM (Harga Patokan Mineral), yang diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan harga bagi masyarakat penambang.
Dengan langkah-langkah tersebut, Komisi XII berharap tata kelola pertimahan ke depan semakin transparan, adil, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bangka Belitung. (mah)
