JAKARTA, LASPELA– Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Batianus, S.E., M.M., bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (FID) Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Jakarta (29/11/2023). Kunjungan tersebut guna menyampaikan kondisi Kabupaten Bangka Tengah dengan luas wilayah sekitar 2.269,03 Km per segi dan dengan jumlah penduduk sekitar lebih dari 200.000 jiwa tentu memiliki mobilisasi masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari yang cukup aktif.
“Dengan aktifnya mobilisasi masyarakat maka diperlukan adanya jalan yang baik guna mendukung kelancaran berkegiatan dalam aktivitas sosial dan perekonomian serta mendukung keselamatan masyarakat Bangka Tengah,” kata Batianus.
Ia mengatakan bahwa kondisi keuangan daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk Tahun Anggaran 2024 mengalami defisit anggaran sebesar Rp145 milyar yang pendapatan keuangannya banyak bersumber dana perimbangan dari pusat berdampak pada banyaknya kegiatan di dinas dinas yang di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah dilakukan pemangkasan termasuk juga Dinas PU Kabupaten Bangka Tengah yang tidak didanai APBD Bangka Tengah melainkan berharap dari dana pusat.
“Berkaitan dengan jalan di daerah Bangka Tengah, untuk melakukan pengaspalan saja masih banyak jalan yang belum dilakukan pengaspalan, selain itu juga jalan yang telah dilakukan pengaspalan saja untuk biaya pemeliharaannya saja kadangkala sudah berlubang besar baru dapat dilakukan pengaspalan kembali,” katanya.
“Untuk itu, kami ingin menanyakan ke
Kementerian PUPR terkait program yang sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2023 dan juga mengetahui sedikit informasi tentang anggaran tahun 2024 yang diperuntukkan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tengah,” kata Batianus.
Kepala Pusat FID Kementerian PUPR, Krisno Yuwono mengatakan bahwa untuk anggaran tahun 2024 dari Kementerian PUPR sebesar 18 milyar rupiah diperuntukkan ke jalan lubuk besar dan 8 milyar rupiahuntuk jalan bandara.
“Nantinya jalan yang telah dibangun melalui Inpres tersebut akan dihibahkan ke daerah sehingga tanggungjawab pemeliharaan jalan tersebut ada di daerah juga,” kata Krisno.
Ia mengatakan untuk DAK, ke depan masih menggunakan pola yang sama dengan yang sebelumnya yakni dengan beberapa tema diantaranya pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan daya saing usaha, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pendukung pembangunan infrastruktur dasar, dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
“Untuk masing-masing tema ada bagian-bagian tematiknya dan dari masing-masing bagian tematiknya tersebutlah Pemerintah Bangka Tengah mengkoordinasikan ke kementerian terkait,” kata Krisno. (adv/jon)
