Inventarisir dan Antisipasi Permasalahan di Pilkada, Kesbangpol Pangkalpinang Gelar Rapat Teknis Pelaksanaan DESK Pilkada

PANGKALPINANG, LASPELA – Mengantisipasi permasalahan yang akan timbul saat berlangsungnya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Teknis Pelaksanaan Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pilkada.

Rapat digelar di Rumah Makan Pasi Sore yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Miego. Dalam sambutannya Kepala Kesbangpol Kota Pangkpinang, Donal Tampubolon menjelaskan tugas-tugas dari DESK Pilkada.

“Tugas pertama dari DESK Pilkada ini ialah melaksanakan persiapan-persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang meliputi, sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta pemberian informasi kepada masyarakat mengenai hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah,” tuturnya, Senin (21/10/2024).

Lalu kedua ialah melakukan pemantauan dari pelaksanaan Pilkada, memastikan Pilkada berjalan aman dan damai.

Ketiga ialah meng- inventalisir dan mengantisipasi permsalahan-permsalahan yang berkaitan dengan pelaksaan Pilkada.

“Ke-empat memberikan saran terhadap penyelesaian permasalahanan dan pelaksaan pemilihan Kepala Daerah dan lima, melaporkan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan Pilkada,” katanya.

Selanjutnya DESK Pilkada sendiri harus mampu melakukan pemantauan terkait dengan situasi politik lainnya dan yang terakhir juga harus mampu melakukan pemantuan berjalannya Pilkada di masyarakat.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama mengatakan jika pihaknya mendukung DESK Pilkada, agar semua tahu jobdesk masing-masing.

“Seperti Bawaslu, KPU, Kami Pemerintahan dan seluruhnya tahu tugas masing-masing, dan tentunya saya mau Pilkada berjalan aman dan damai, tidak ada ribut-tibut di Medsos seperti keluhan Alat Praga Kampanye-nya (APK) rusak dan lainnya,” katanya.

Budi mengatakan, jika mengamanakan Pilkada agar berjalan dengan baik tentu perlu kebersamaan. Seluruh pihak termasuk Pemerintah harus membersamai KPU, Bawaslu dan Satpol PP dengan turun bareng mengamankan APK.

“Kalau mau turun bareng ke lapangan untuk memeriksa APK nya, saya maunya itu barengan semua, baik Pemerintah, KPU Bawaslu dengan tim-tim sukses Calon tersebut, sehingga tidak ada kesalahpahaman,” ujarnya. (dnd)