KURAU TIMUR, LASPELA – Kepala Desa (Kades) Kurau Timur Kabupaten Bangka Tengah, Jasila menyatakan dukungan terhadap program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang sejalan dengan program Presiden RI Prabowo Subianto.
Akan tetapi dirinya juga kecewa karena dalam proses pembangunan KDMP tidak melibatkan pihak Pemerintah Desa (Pemdes).
“Kami dari pihak Pemdes, saya selaku Kepala Desa Kurau Timur tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam proses pembangunan KDMP, untuk alasannya saya tidak tau pasti kenapa kami (Pemdes) tidak dilibatkan,” ujarnya kepada media ini, Rabu (4/2/2026).
Jasila mengatakan, dalam pengawasan pihaknya akan meminta pertanggungjawaban karena proses pembangunan KDMP ini Pemdes tidak mengetahui, namun diharapkan ini dibangun sesuai dengan RAB nya.
“Kalaupun pembangunan KDMP ini tidak sesuai RAB, kami minta untuk pertanggungjawaban. Karena kedepannya InsyaAllah bangunan ini bisa menjadi aset desa,” katanya.
“Tadinya kami berharap bukan hanya di Desa Kurau Timur saja tapi di Desa-desa lainnya, bahwa gedung KDMP dibangun secara swakelola oleh masyarakat desa sendiri. Tapi kenyataan Pemdes tidak dilibatkan, meski lahan punya desa, karena memang kita (Pemdes) diwajibkan harus menyediakan lahan,” tambah Jasila.
Dengan tegas, Jasila menyatakan bahwa untuk sementara terkait dengan Gedung KDMP pihaknya akan lepas tangan dan tidak ikut bertanggung jawab.
“Untuk sementara terkait pembangunan gedung KDMP kita pihak desa lepas tangan. Kami mohon nanti dari pihak APH atau siapapun itu, untuk memeriksa benar-benar gedung tersebut, karena kami tidak pernah dilibatkan,” tegasnya.
Sementara itu, terkait dengan unit usahanya Pemdes Kurau Timur mengetahui dan dilibatkan. Tentu pihanya sangat optimis dari usaha yang akan dibangun ini bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat.
“Alhamdulillah untuk unit usaha kita (Pemdes) dilibatkan, yang mana InsyaAllah kedepan kami sangat optimis dari usaha yang akan dibangun itu benar-benar bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat. Yang pastinya harapan kami melalui KDMP ini salah satunya bisa menampung hasil UMKM yang ada di desa,” sebut Jasila.
Lanjutnya, ada beberapa unit usaha yang akan dikembangkan di KDMP Desa Kurau diantaranya UMKM, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan sawit.
Adanya KDPM ini bisa menampung hasil UMKM di Desa salah satunya kemplang ikan yang merupakan produk olahan makanan dari ikan. Karena Desa Kurau masuk dalam kategori sentral kemplang.
“Tentu ini menjadi peluang baik bagi Ibu-ibu yang memiliki usaha kemplang/kerupuk ikan agar dapat market di luar untuk pemasarannya supaya aktivitas UMKM dapat berjalan setiap hari,” ucapnya.
Selain itu, melalui KDMP ini salah satunya untuk mendukung usaha toko kelontong/sembako yang ada di desa.
“InsyaAllah nanti Kopdes bisa bekerjasama dengan toko kelontong yang ada di desa untuk mengambil barang yang mereka jual melalui Kopdes. Artinya dengan harga yang rendah, sehingga mereka bisa menjual dengan dengan harga yang sesuai juga kepada masyarakat,” ungkapnya.
Jasila menyebutkan, kehadiran KDMP ini bukan hanya sekedar sebagai kompetitor, tapi yang pasti juga sebagai distributor untuk membuka peluang baik untuk UMKM, nelayan, petani.
“Untuk di desa Kurau sendiri kita tidak melirik ke usaha jual beli timah. Tapi kita lebih fokuskan ke Perikanan, Pertanian dan perkebunan sawit,” tuturnya.
Dia menambahkan, untuk sumber dana KDMP sampai sejauh ini masih menggunakan anggaran Dana Desa.
“Kalau untuk sementara yang kita ketahui bahwa salah satu yang menjadi jaminan yakni dana desa. Jadi 40 persen dana desa ini akan menjadi jaminan koperasi desa, baik itu pembangunan gedung maupun fasilitas yang ada. Tapi kami yakin Pak Presiden akan berpikir lebih bijak supaya pembangunan di desa lebih baik lagi ke depan. Dan kita sangat optimis dengan segala hal pemikiran dari Pak Presiden kita,” pungkasnya.
Sementara itu, tim media negerilaskarpelangi.com mencoba untuk konfirmasi kepada pihak pengawas gedung KDMP Kurau Timur. Untuk mempertanyakan alasan kenapa tidak melibatkan Pemdes dalam pembangunan gedung KDMP. Namun enggan berkomentar.
“Mohon maaf ini bukan ranah kami untuk memberikan tanggapan. Kami hanya selaku pengawas,” tutup Ketua Pelaksana yang enggan disebutkan namanya.(chu)
