KOBA, LASPELA – Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menyoroti capaian digitalisasi daerah yang dinilai masih jauh dari target.
Ia meminta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bergerak lebih cepat, terutama dalam mendorong optimalisasi transaksi non-tunai dan penerimaan pajak daerah.
Posisi Bangka Tengah yang masih berada di kisaran peringkat 32 hingga 33 se-Sumatera menjadi catatan serius yang harus segera dibenahi pada tahun 2026.
“Di tahun 2026 ini harus ada peningkatan. Setidaknya kita berada di atas daerah lain. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kalau ada kekurangan, kita perbaiki,” tegas Algafry, Selasa (21/4/2026).
Ia menilai keberhasilan digitalisasi daerah tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat mau menerima dan memanfaatkan teknologi pembayaran non-tunai.
Untuk itu, Algafry menginstruksikan para camat agar menjadi ujung tombak sosialisasi penggunaan pembayaran digital di tengah masyarakat.
“Kita ingin meningkatkan kemauan masyarakat untuk memanfaatkan digitalisasi ini supaya pembayaran non-tunai mulai semarak di Kabupaten Bangka Tengah. Para camat sudah kami instruksikan untuk kembali menyosialisasikan pemanfaatan pembayaran non-tunai,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bangka Tengah, Wahyu Nurrakhman, mengungkapkan sejumlah kendala yang masih menghambat percepatan digitalisasi transaksi.
Ia menyebut rendahnya partisipasi dan pelaporan dari pemangku kepentingan dalam rapat koordinasi sebelumnya menjadi salah satu hambatan utama.
“Selain itu, masih ada kendala infrastruktur dan mindset masyarakat, termasuk akses terhadap layanan perbankan seperti kepemilikan rekening untuk mendukung pembayaran melalui QRIS,” jelas Wahyu.
Tak hanya itu, kesiapan pelaku usaha dalam menyediakan platform pembayaran non-tunai juga dinilai masih belum merata.
“Memang perlu kerja keras bersama untuk mengubah pola pikir masyarakat dari penggunaan uang tunai ke uang digital melalui sosialisasi yang lebih masif,” pungkasnya.(pri)
