PANGKALPINANG, LASPELA – Kesiapan Kota Pangkalpinang dalam menghadapi transformasi ekonomi dan dinamika pasar kerja menjadi fokus utama Komisi IX DPR RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik pada Senin (24/11/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Balai Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Komisi IX menyoroti pentingnya pengawasan ketenagakerjaan yang profesional di tengah perubahan struktur ekonomi dan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja kompeten.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M Yahya Zaini, yang memimpin rombongan, menegaskan bahwa penguatan peran pengawas ketenagakerjaan kini menjadi kebutuhan mendesak.
Kondisi geografis Bangka Belitung sebagai wilayah kepulauan serta karakter Pangkalpinang sebagai kota jasa menuntut pengawasan yang lebih adaptif dan responsif.
“Transformasi ekonomi membawa peluang sekaligus risiko bagi pekerja. Karena itu, pengawasan atas norma-norma ketenagakerjaan mulai dari perlindungan buruh hingga standar K3 harus berjalan lebih profesional dan terukur,” ujar Yahya.
Komisi IX ingin memastikan bahwa kapasitas pengawas, sarana pendukung, serta mekanisme evaluasi kinerja benar-benar mampu mengikuti dinamika dunia kerja yang semakin kompleks.
Masukan dari daerah, menurutnya, akan menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan nasional terkait pengawasan ketenagakerjaan.
Menurut Komisi IX, tantangan pengawasan di Babel tidak bisa dipisahkan dari kondisi geografis.
Penempatan pengawas, keterbatasan mobilitas antarpulau, hingga teknologi pelaporan menjadi isu krusial yang akan dibahas DPR RI dalam rapat kerja mendatang.
“Masukan dari Pangkalpinang akan kami jadikan referensi penting dalam penyusunan kebijakan pengawasan tenaga kerja. Perlindungan pekerja harus diperkuat, terutama di wilayah dengan karakteristik kepulauan,” tegas Yahya.
Menjawab sorotan tersebut, Wali Kota Pangkalpinang Prof. Udin memaparkan strategi kota dalam menghadapi realitas pasar kerja yang sedang berubah, terutama setelah perlambatan ekonomi sektor timah ikut memicu naiknya tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,98 persen.
SDM produktif di Pangkalpinang saat ini mencapai 116.376 orang, namun kesenjangan partisipasi angkatan kerja perempuan yang hanya 52,73 persen, jauh di bawah laki-laki 81,02 persen, menjadi tantangan yang ingin segera diatasi pemerintah kota.
“Kami sedang mempercepat program peningkatan keterampilan agar tenaga kerja lokal lebih siap memasuki pasar kerja modern. Fokus kami adalah menciptakan kesempatan kerja yang inklusif, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan,” kata Prof. Udin.
Sejumlah program unggulan disiapkan untuk memperkuat daya saing SDM, antara lain:
1. Seperti Pelatihan berbasis kompetensi di bidang hospitality, digital marketing, manufaktur ringan, dan jasa keuangan.
2. Pembentukan Youth Career Center sebagai pusat layanan karier generasi muda.
3. Pengembangan Business Development Center untuk penguatan UMKM dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, akses permodalan, dan digitalisasi usaha.
4. Perencanaan Women Employment Center untuk memperluas kesempatan kerja perempuan lengkap dengan fasilitas penitipan anak dan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan lebih banyak perempuan.
Pemerintah kota juga mendorong diversifikasi ekonomi melalui sektor pariwisata, industri pengolahan skala kecil-menengah, serta pemberdayaan pelaku informal agar naik kelas menjadi formal. (dnd)
Leave a Reply