RSUD Depati Hamzah Libatkan Masyarakat dalam Perumusan Standar Pelayanan Kesehatan

Avatar photo
Editor: Iwan Satriawan
Forum Diskusi Publik yang digelar Kamis (30/10/2025), oleh RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang

PANGKALPINANG, LASPELA – Upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Pangkalpinang kini semakin terbuka dan partisipatif.

RSUD Depati Hamzah mengambil langkah maju dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyusunan dan evaluasi standar pelayanan publik melalui Forum Diskusi Publik yang digelar Kamis (30/10/2025) di Gedung Manajemen lantai 2.

Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen rumah sakit milik daerah tersebut untuk tidak hanya fokus pada pelayanan medis, tetapi juga pada transparansi dan akuntabilitas publik.

Direktur RSUD Depati Hamzah, dr. Della Rianadita, menjelaskan bahwa rumah sakit kini tidak lagi menjadi lembaga yang bekerja secara tertutup.

Masyarakat diberi ruang untuk ikut menilai dan memberikan masukan terhadap kualitas layanan yang mereka terima.

“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan yang kami berikan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Semua kritik dan saran dari forum ini akan kami jadikan acuan dalam memperbaiki sistem layanan agar lebih efisien, cepat, dan manusiawi,” ujar dr. Della.

Dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, RSUD Depati Hamzah berharap dapat membangun sistem layanan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga berkeadilan dan sesuai dengan ekspektasi publik.

“Ini bukan sekadar forum, melainkan awal dari kemitraan antara rumah sakit dan masyarakat untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik,” kata dr. Della.

Forum ini dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, organisasi profesi, komunitas sosial, hingga media.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pangkalpinang, Ahmad Subekti, menyambut baik inisiatif RSUD Depati Hamzah yang membuka ruang komunikasi dua arah dengan masyarakat.

“Langkah ini menunjukkan bahwa pelayanan publik kini bergerak ke arah yang lebih partisipatif. Masyarakat tidak lagi menjadi objek, tetapi subjek yang turut menentukan arah kebijakan pelayanan,” ungkap Subekti.

Dalam sesi diskusi, sejumlah perwakilan komunitas dan organisasi profesi memberikan masukan konstruktif, mulai dari pembenahan sistem antrean, peningkatan kecepatan layanan, hingga penyediaan fasilitas penunjang bagi pasien dan keluarga.

Menanggapi hal tersebut, pihak manajemen RSUD menyatakan akan menindaklanjuti masukan peserta dengan langkah-langkah konkret melalui evaluasi internal dan penyesuaian prosedur pelayanan. (dnd)

Leave a Reply