PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Kota Pangkalpinang memastikan kesiapan penuh dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, program pendidikan yang digagas pemerintah pusat untuk memperluas akses belajar bagi masyarakat.
Sekolah ini nantinya juga akan dilengkapi dengan fasilitas asrama, sehingga dapat menampung siswa dari keluarga kurang mampu maupun dari luar daerah.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna mengatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat telah diusulkan dan lahan seluas 8 hektar yang diminta oleh pemerintah pusat juga sudah disiapkan.
Saat ini, Pemkot tinggal menunggu realisasi dari pusat agar program tersebut segera berjalan.
“Sekolah rakyat sudah diusulkan dan kita diminta 8 hektar lahan, dan itu juga sudah bersertifikat. Sekarang kita tinggal menunggu realisasinya. Mudah-mudahan cepat terealisasi dan bisa membantu anak-anak kita yang kekurangan sekolah,” ujar Dessy, Kamis (23/10/2025).
Dessy menegaskan, kehadiran Sekolah Rakyat sangat penting untuk menjawab kebutuhan pendidikan bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Dengan konsep berasrama, sekolah ini diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang lebih merata.
“Kita ingin sekolah ini menjadi solusi nyata bagi anak-anak dari berbagai latar belakang, agar mereka punya kesempatan yang sama untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Erwandy, menyampaikan bahwa seluruh persiapan di tingkat daerah sudah selesai dilakukan.
Lahan yang disiapkan berada di kawasan dekat Perumahan PNS atau Raskin, dengan kondisi tanah yang sudah sesuai kriteria teknis dari pemerintah pusat.
“Persiapan dari Kota Pangkalpinang sudah 100 persen. Kita sudah punya lahan lebih dari 8 hektar, sertifikat sudah ada, clearing juga sudah dilakukan. Desain dan pembangunan nanti ditentukan oleh pusat,” jelas Erwandy.
Ia menambahkan, koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan dan proyek pembangunan ini kemungkinan akan dimulai pada tahun 2026 atau 2027.
“Tentunya hal ini akan sesuai dengan instruksi yang akan dikeluarkan oleh kementerian terkait. Untuk jenjang pendidikan juga dari SD, SMP, SMA,” katanya. (dnd)







Leave a Reply