JAKARTA, LASPELA – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan menjadi provinsi terbaik untuk kategori Manajemen Pelaksana pada ajang Pelaksanan Pendataan Keluarga 2021 Award bagi delapan provinsi di Indonesia.
Penyerahan penghargaan ini diberikan oleh BKKBN Pusat pada acara Launching Hasil Pendataan Keluarga 2021 dan Penyerahan Penghargaan dengan tema “Pendataan, Awal Perencanaan Keluarga sebagai Upaya Menuju Satu Data Indonesia” di Auditorium Gedung Halim I BKKBN Pusat, Halim Perdana Kusuma, Jakarta dan juga secara virtual.
“Launching Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021 (PK21) ini sudah lama kami tunggu karena manfaatnya yang sangat penting, terutama dalam menyusun dokumen rencana pembangunan daerah. Selain itu, data keluarga akan lebih terlihat pada sasaran intervensi Babel dalam melakukan pembenahan terhadap peningkatan kualitas SDM serta keluarga menuju satu data Indonesia,” ujar Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah saat memberikan sambutan usai menerima penghargaan.
“Terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan BKKBN kepada Pemprov. Babel atas pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021. Mari kita dukung data keluarga Indonesia satu pintu,” tambahnya dalam wawancara terpisah.
Penghargaan Pendataan Keluarga 2021 Award dengan kategori Manajemen Pelaksana Terbaik diberikan karena, Kepulauan Bangka Belitung dinilai sebagai provinsi paling baik dalam pengelolaan proses PK21 yang dimulai dari tahapan persiapan, pengorganisasian lapangan, hingga pelaksanaan pendataan.
Di samping itu, Kabupaten Belitung juga menerima Penghargaan Pelaksana PK21 Terbaik Tingkat Kabupaten Kota.
Sementara Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo saat melaunching hasil pendataan keluarga tahun 2021 atau PK21, yang dilaksanakan pada 1 April- 6 Juli 2021 meminta kepala daerah untuk memanfaatkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dalam mencegah stunting.
“Melalui Kepala Daerah tentu menjadi harapan saya bisa memakai data BKKBN, khususnya masalah pembangunan keluarga. Karena apa, saya jamin untuk data keluarga ini tidak ada data lain yang lengkap yang sifatnya mikro dan ril dalam arti terkini, dan lengkap selain BK21,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, data PK21 mampu memetakan keluarga sasaran yang berisiko melahirkan anak dalam keadaan stunting seperti keluarga sasaran dengan penapisan keluarga pra sejahtera, sanitasi, akses air bersih, rumah tidak layak huni dan pendidikan ibu yang rendah.
Dari pengumpulan data, kata Hasto, jumlah keluarga yang berhasil terdata sebanyak 68.478.139 keluarga atau sebesar 102 persen, dari jumlah yang sebelumnya ditargetkan yakni 66.828.571 keluarga.
“Berkat kader kita bisa mendata 68 juta KK, selama pandemi. Ini sangat luar biasa, saya berterima kasih kepada kader,” ujarnya.
“Untuk jumlah Kartu Keluarga (KK) diestimasikan secara nasional di tahun 2020 sebanyak 80 juta warga. Karena itu, yang dicapai BKKBN sebanyak 68 juta ini sudah di atas 80 persen,” tambahnya.
Ia menambahkan PK21 ini merupakan kegiatan pengumpulan data mikro tentang data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga. Ini juga termasuk data anggota keluarga yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama.
Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode sensus, dimana kader mendata seluruh keluarga yang menjadi target sasaran pendataan di Indonesia dengan melakukan kunjungan rumah ke rumah. Sebanyak 30 persen mengunakan formulir, dan 70 persen menggunakan smartphone.
“Ini adalah data mikro yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk merencanakan program keluarga di daerah masing-masing,” pungkas Hasto.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Agus Suprapto mengatakan, data keluarga ini sangat penting terutama dalam mendukung upaya penanggulangan stunting. Dirinya berharap dengan diluncurkannya hasil pendataan keluarga, dapat secepatnya dimanfaatkan oleh semua pihak. Pemanfaatan data jangan hanya sebatas penggunaan di tingkat internal pemerintah daerah dan pusat saja, tapi juga kementerian dan lembaga lainnya.
“Selamat kepada pemerintah daerah yang telah berprestasi dalam Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021 Terbaik, dan provinsi yang berprestasi dalam Program Bangga Kencana,” ujarnya.
Ia menambahkan tingginya angka stunting di beberapa daerah merupakan situasi yang sangat mengkhawatirkan.
“Saya berharap pemerintah daerah baik bupati, walikota, maupun gubernur dapat melihat kondisi lapangan secara langsung karena hal ini merupakan output dari pendataan keluarga,” tutupnya.
Selain Kepulauan Bangka Belitung, ada tujuh provinsi lain yang juga menerima penghargaan sama dengan kategori berbeda, yakni, Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.(wa)
