LAMPUNG SELATAN, LASPELA- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menargetkan setidaknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus mampu menerbitkan 7 juta sertifikat tanah pada tahun 2018 ini.
Mantan Gubernur DKI itu menyebutkan, kebutuhan penerbitan sertifikat sebanyak 126 juta sedangkan sertifikat yang sudah terbit pada 2015 hanya 46 juta. “Setiap saya pergi ke daerah, masuk ke desa keluhannya selalu sengketa tanah atau sengketa lahan,” kata Jokowi saat menyerahkan sertifikat di GOR Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (21/1) dilansir dari laman Bisnis.
Menurutnya, kepemilikan lahan secara resmi merupakan keharusan bagi pemilik lahan sekaligus memangkas kemungkinan adanya sengketa lahan atau tanah.
Jokowi mengungkapkan, pada tahun 2017 sertifikat yang seharusnya terbit mencapai 5 juta. Lalu pada tahun ini, dia menargetkan mampu menerbitkan sekitar 7 juta dan terus meningkat menjadi 9 juta lagi.
Editor: Stefan H. Lopis
