TOBOALI, LASPELA — Kejaksaan Negeri Bangka Selatan menggelar kegiatan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Desa se-Kabupaten Bangka Selatan, Kamis (19/2/2026) di Aula Kejaksaan Negeri Bangka Selatan.
Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Sabrul Iman mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
“Dengan kita berkumpul di sini, mari kita bersatu padu melakukan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik. Bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan benar serta bagaimana mengelola keuangan negara agar benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.
Sabrul mengingatkan seluruh pejabat yang memegang kewenangan pengelolaan keuangan dan kebijakan agar senantiasa bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
“Harapan saya bapak-bapak yang hadir di sini, yang memegang uang negara dan kebijakan, harus betul-betul bertanggung jawab. Jika melakukan hal yang merugikan negara, tentu harus menanggung konsekuensinya. Untuk itu kita berkumpul di sini guna mengantisipasi hal tersebut,” tegasnya.
Sabrul Iman menekankan agar seluruh OPD, camat, dan kepala desa memahami serta menerapkan aturan-aturan yang telah diatur dalam prinsip Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan penerapan yang konsisten, diharapkan tidak ada lagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga Kabupaten Bangka Selatan dapat semakin maju dan berkembang.
Sementara, Sekda Hefi Nuranda menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
Ia berharap ke depan akan ada sosialisasi lanjutan, bahkan bimbingan teknis (bimtek) dan pendampingan, agar seluruh aparatur semakin memahami dan tidak ada lagi ketidaktahuan terkait aturan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Berhasil atau tidaknya pemerintahan atau tata kelola pemerintahan yang baik sangat tergantung pada Sumber Daya Manusianya. Oleh karena itu, mari saling mengingatkan agar dalam setiap pelaksanaan tugas selalu berpedoman pada dasar hukum dan aturan yang berlaku,” harapnya.
Hefi berharap melalui kegiatan sosialisasi ini terjalin sinergi yang semakin kuat antara Kejari Bangka Selatan dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas di Kabupaten Bangka Selatan. (Pra)
