PANGKALPINANG, LASPELA — Dinas Kesehatan Bangka Belitung (Dinkes Babel) melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah (UPTD Labkesda) memberikan penjelasan terkait pembangunan gedung UPTD Balai Kesehatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan (Alkes).
Disampaikan Kepala Labkesda Sujari, bahwa anggaran pembangunan gedung tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bantuan dari dana pusat. Dengan demikian tidak ada kaitannya penonaktifan iuran peserta BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Babel. “Memang postur (anggaranya) masuk APBD cuma dananya kuncuran dari pusat berupa alokasi khusus,” jelas Sujari dikonfirmasi Kamis (10/10/2024).
Sujari menilai, bahwa pembangunan gedung baru dinilai urgent untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat mengingat gedung Labkesda saat ini belumlah memenuhi standart Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Sebenarnya kan di gedung yang lama kemarin belum memenuhi standart dari Kemenkes, kuasanya masih kurang. Makanya kita mengajukan meminta (anggaran) dari pusat. Kebetulan pusat ada, lalu dialokasikanlah dana itu sehingga kita melengkapi ruangan-ruangan yang memang kita ada kekurangan itu,” jelasnya.
Dirinya juga mengatakan proyek pembangunan Labkesda senilai Rp10 miliar lebih yang dikerjakan PT Maharani Citra Persada Indonesia selaku pemenang tender ini ditargetkan selesai pada Desember 2024, dan diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Sebelumnya, pembangunan ini disorot oleh anggota DPRD Babel dari Fraksi Gokar, Rina Tarol. Geram, Rina menyayangkan pembangunan tersebut di tengah kondisi 63.642 peserta BPJS kesehatan bagi masyarakat kurang mampu harus dinonaktifkan atau tak ditanggung lagi oleh Dinkes Babel per September 2024 kemarin.
“Mustahil kita tidak bisa membayar itu semua, BPJS Kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah, menanggung kesehatan masyarakat. Tapi kenyataannya pemerintah lebih cenderung menggunakan uang secara bar-bar, kurang prioritas lah,” kata Rina.
Padahal, lanjut Rina, apabila uang itu digunakan untuk pembayaran BPJS Kesehatan, tentu puluhan ribu masyarakat hingga saat ini masih memiliki akses untuk bisa berobat secara gratis. “Harusnya ini (kesehatan dan pendidikan) diprioritaskan! Tapi inilah kenyataannya yang terjadi di Babel,” sebutnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memanggil dinas-dinas di Pemprov Babel untuk melihat porsi anggaran yang difokuskan oleh masing-masing OPD. “Kita berharap betul instansi vertikal membantu Babel dalam pengelolaan keuangan yang tepat sasaran, skala prioritas, bukan suka-suka hati kepala daerahnya,” ungkap Rina Tarol.(mja)
Leave a Reply