MUNTOK, LASPELA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Barat (Babar) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Bumi Permai Lestari (BPL), Dinas Pertanian dan Pangan (Distangan), dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Kacung, Kecamatan Kelapa.
RDP tersebut membahas rencana perjanjian kerja sama (PKS) oleh PT BPL dengan gapoktan di sekitar perkebunan sawit milik BPL, yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babar, Selasa (2/8/22).
Ketua Gapoktan Desa Kacung Sopian, usai RDP mengatakan, PT BPLÂ memberikan bantuan bibit sawit kepada para petani dengan pola kredit seharga Rp50.000 per batang. Namun, para petani merasa keberatan jika hanya diberikan kredit bibit saja tanpa disertai pupuk, dan lain-lain.
“Bapak-bapak dewan yang mewakili kita sangat saya apresiasi boleh dibilang membela masyarakat. Masalah bibit maksud kita kan harus dibarengi dengan pupuk juga. Secara logika, kan mana mau tumbuh kalau nggak dipupuk?,” ungkap Sopian.
Ketua Komisi II DPRD Bangka Barat Herwanto mengatakan, pada bantuan tahap pertama ini PT BPL belum memberikan pupuk. Tetapi, dalam perkebunan masyarakat, sudah menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan perusahaan untuk pemberian pupuk.
“Tadi BPL juga telah memaparkan bagaimana bantuan ini tidak memberatkan masyarakat. Memang bantuan ini belum seluruhnya disalurkan dalam hal pupuk. Mungkin tahapan selanjutnya, artinya niat BPL akan memberikan bantuan tahap selanjutnya,” ungkapnya.
Bantuan bibit itu pun kata dia, belum sepakat dan masih tahap sosialisasi kepada para petani dan gapoktan. Komisi II meminta dinas terkait untuk memonitor perjanjian kerja sama yang akan dilakukan.
“Untuk butir-butir PKS-nya kita juga akan mengawal, tadi juga sudah dibahas butir-butirnya. Paparan juga dari pihak perusahaan tentang butir-butir itu kan secara garis besar sudah dijelaskan,” ucapnya.
Salah satu butir perjanjiannya, PT BPL akan membeli tandan buah segar (TBS) dari petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga para petani merasa terbantu dan para petani juga baru mulai membayar bibit setelah kebun tersebut menghasilkan buah.
“Kita ada catatan juga, kita mengharapkan bantuan selanjutnya untuk pupuk, karena banyak lagi kerja sama lain dari pihak perusahaan. Akan kita kaji lagi dengan dinas terkait dengan pihak terkait, ini kan baru tahap sosialisasi. Nanti setelah RDP ini kita kaji PKS itu,” katanya. (Oka)
