Home / BANGKA BELITUNG / Pemprov Babel Kembali Lelang Kendaraan Dinas

Pemprov Babel Kembali Lelang Kendaraan Dinas

Oleh : Wina Destika

PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka melalui kantor Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel kembali melakukan pelelangan kendaraan dinas, di halaman kantor Bakuda Babel, Kamis (9/8/2018).

“Sebanyak 101 kendaraan dinas milik daerah di lelang secara umum oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah Babel Fery Afriyanto kepada wartawan.

Fery mengatakan sebelumnya pada bulan Oktober 2017 lalu Pemprov melalukan lelang kendaraan dinas. Dan untuk kali ini Pemprov Babel kembali menggelar lelang terbuka untuk masyarakat umum.

“Kita kembali menggelar lelang kendaraan dinas ini untuk masyarakat umum, kecuali Sekda Babel, Kepala Bakuda dan Kabid aset Bakuda Babel,” ujarnya.

Fery menyebutkan ada sekitar 34 mobil dinas dan 67 kendaraam roda dua yang dilelang. Dimana semua kendaraan lelang ini rata-rata lima tahun.

“Ada sekitar 108 orang yang sudah mendaftarkan diri ikut lelang. Yang mana untuk para pembeli ini boleh membeli kendaraan lelang lebih dari satu unit kendaraan. Dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang ditunjuk sebagai pelaksana lelang,” jelas Fery.

Sementara itu Pejabat lelang KPKNL Pangkalpinang, Dwinanto menyampaikan untuk lelang kendaraan dinas tahun ini KPKNL Pangkalpinang ditunjuk sebagai pelaksana lelang

“Tentu disini kami siap melakukan pelelangan terhadap inventaris barang milik daerah ini untuk dilelang kepada masyarakat umum,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan semua kendaraan dinas yang dilelang ini dengan kondisi apa adanya.

“Pendaftar lelang boleh membeli lebih dari satu unit kendaraan. Dan untuk semua pendaftar lelang bebas memilih kendaraan dengan harga minimal limit yang ada,” terangnya.

Ia menambahkan keadaan kendaraan yang dilelang ini apa adanya. Namun untuk biaya balik nama serta pajak itu di putihkan.

“Untuk biaya balik nama kita putihkan. Terlepas biaya lelang dipungut sesuai peraturan pemerintah tentang tarif atas jenis PNBP yang berlaku dan sudah ditetapkan oleh Kementrian Keuangan RI,” tambah Dwinanto. (Wa)

About Isromi LASPELA

Chinese (Simplified)EnglishIndonesianSpanish