PANGKALPINANG, LASPELA — Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (16/4/2026), berlangsung tanpa dialog berarti. Ketiadaan sejumlah pejabat kunci seperti Gubernur Bangka Belitung dan Ketua DPRD Babel memicu kekecewaan mahasiswa hingga mereka memilih tidak menyampaikan aspirasi secara langsung.
Aksi yang diikuti mahasiswa dari Universitas Anak Bangsa, Uniper hingga IAIN SAS Bangka Belitung itu sejatinya membawa sejumlah tuntutan krusial, mulai dari nasib guru honorer, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, hingga persoalan fasilitas pendidikan dan isu nasional lainnya.
Namun, absennya para pengambil keputusan utama membuat mahasiswa menilai forum tersebut tidak relevan untuk menyampaikan tuntutan. Sikap ini menjadi bentuk protes sekaligus penegasan bahwa aspirasi mereka menuntut perhatian langsung dari pucuk pimpinan daerah.
Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, yang hadir dalam aksi tersebut, menyatakan pihaknya menghormati keputusan mahasiswa yang memilih tidak berdialog.
“Jadi adik-adik mahasiswa sepakat, untuk tidak menyampaikan apa-apa. Jadi kita juga tidak memaksakan, bahwa mereka harus sampaikan saja. Tapi surat sih sudah kita terima dan insyaallah, sebagai pendorong bagaimana mengedepankan kesejahteraan guru,” ungkapnya.
Meski demikian, kondisi ini memperlihatkan adanya jarak komunikasi antara mahasiswa dan pemangku kebijakan. Aspirasi yang seharusnya menjadi ruang dialog justru berujung buntu, menandakan belum optimalnya respons terhadap isu-isu mendesak di sektor pendidikan.
Terkait tuntutan kesejahteraan guru, Edi menegaskan komitmen DPRD untuk mendorong perbaikan, khususnya bagi guru honorer.
“Insyaallah ke depan bisa menjadi concern kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru honorer, dengan menstimulankan APBD kita untuk hal-hal terkait daripada kesejahteraan guru honorer tersebut,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan tenaga pendidik di daerah dapat terpenuhi.
“Kita mendorong daripada Pemerintah Pusat dengan formasi yang kita usulkan, untuk dapat menerima sebanyak-banyaknya tenaga guru atau tenaga pendidik,” tutupnya. (chu)
