PANGKALANBARU, LASPELA – BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyelenggarakan kegiatan forum koordinasi percepatan penurunan stunting Provinsi melalui Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Program pembangunan keluarga, kependudukan keluarga berencana (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting (PPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045” dengan dihadiri Inspektorat Utama BKKBN RI, Ari Dwikora Tono, Kepala DP3ACSKB Bangka Belitung, Asyraf Suryadin dan pimpinan Forkopimda dari berbagai kabupaten/kota yang ada di Babel, yang berlangsung di Hotel Santika Pangkalanbaru, Rabu (27/3/2024).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Muhammad Irzal mengatakan, tujuan dari kegiatan ini meningkatkan dukungan dan komitmen seluruh stakeholder lintas sektor dalam upaya Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan kualitas SDM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
“Tentu untuk meningkatkan komitmen pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kabupaten/kota serta para mitra dalam mendukung program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting,” ujarnya dalam sambutan.
Selain itu, mengetahui arah kebijakan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting tahun 2024 Babel, serta merumuskan rencana kerja/rencana aksi kegiatan prioritas pencapaian sasaran program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting di Babel.
“Diketahui prevalensi stunting Babel pada tahun 2019 berada di angka 19,9 persen. Kemudian turun pada tahun 2021 menjadi 18,6 persen,” jelasnya.
Diakui Irzal, pada tahun 2022 penurunan tersebut tidak menunjukkan angka yang signifikan, yakni hanya naik 0,1 persen atau menjadi 18,5 persen, dan pada tahun 2023 justru naik 2,1 persen menjadi 20,6 persen.
“Kita tahu bahwa target penurunan stunting di Babel yang harus tercapai pada akhir tahun 2024 sebesar 10,38 persen, oleh karena itu kita masih memerlukan
koordinasi dan kolaborasi dari berbagai pihak secara masif untuk mempercepat penurunan stunting tersebut sampai dengan 10,38 persen,” ungkapnya.
Dirinya menyebutkan, banyak hal yang harus dilakukan mulai dari Total Fertility Rate (TFR) hingga perkembangan stunting di Bangka Belitung.
Sementara itu, Inspektorat Utama BKKBN RI, Ari Dwikora Tono, dalam sambutannya mengatakan, tahun 2024 merupakan tahun ketiga BKKBN ditunjuk sebagai ketua tim percepatan stunting, dimana target penurunan stunting tahun ini adalah sebesar 14 persen.
“Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam melaksanakan Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang RAN PASTI, telah dilakukan pula upaya percepatan penurunan stunting dengan membentuk
Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota,” tuturnya.
Disamping itu juga menyiapkan dan memberikan pelayanan berkenaan dengan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, serta intervensi percepatan penurunan stunting kepada keluarga miskin yang beresiko stunting.
“Untuk itu saya berharap, rekan-rekan di Bangka Belitung dapat bersinergi bersama dalam mewujudkan target tersebut,” harapnya.(chu)
