PANGKALPINANG, LASPELA – Puluhan emak-emak dari Koba, Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Terzalimi (Almaster) merasa kecewa, lantaran anaknya belum bisa masuk dalam daftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023.
Karena merasa kecewa, puluhan emak-emak geruduk Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Babel dan Kantor Gubernur Babel, Senin (24/7/2023).
Dalam aksi tersebut puluhan emak-emak membawa kertas karton bertuliskan isi hatinya, antara lain, kembalikan penerimaan siswa dengan sistem rayon, Zonasi itu jarak bukan prestasi apalagi piagam, ouput dan input tamatan dan masuk harus sama dan seimbang, PPDB masalah klasik dan usang yang tidak pernah usai, Koba butuh SMA 2 Negeri, anak-anak kami butuh sekolah, pendidikan no one, spanduk lainnya bertuliskan keluhan yang sama terhadap sistem zonasi yang diterapkan dalam proses PPDB tahun ini.
Salah satu perwakilan dari emak-emak, Rosita menyebutkan sengaja mendatangi kantor Dinas Pendidikan Babel dan Kantor Gubernur Babel ini karena anaknya belum mendapat sekolah disebabkan permasalahan zonasi.
“Kami rela meninggalkan rumah untuk memperjuangkan hak anak kami mendapat pendidikan,” ucapnya.
Rosita mengaku kalau anaknya sudah mendaftar di SMA 1 Koba, karena ia tinggal berdekatan dengan SMA 1 Koba, tapi hal ini tidak sesuai dengan harapan karena sampai sekarang anaknya Indri Dwi Putra tidak bisa bersekolah di SMA 1 Koba.
“Saya sudah daftarkan anak saya di SMA 1 Koba, karena sesuai dengan jalur zonasi, ternyata di zona ada diminta piagam, itulah jalur prestasi sebenarnya kan, kalau mau nyari prestasi jangan pakai zona, kita mau daftar ke SMA lain bukan zona kita, zona kita SMA 1 Koba, jadi anak kita belum sekolah ini,” bebernya.
Hal yang sama juga disampaikan Eron, dirinya merasa kecewa karna sampai saat ini Raka cucunya tidak sekolah.
“Saya kecewa dengan adanya sistem PPDB ini karena sulit bagi cucu saya untuk lanjut sekolah. Bahkan cucu saya tidak mau keluar rumah karena malu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Eron tidak pernah mendapatkan informasi apakah cucunya diterima atau tidak sekolah di SMA 1 Koba.
“Rumah saya tidak jauh dari SMA 1 Koba tapi kenapa tidak diterima untuk bersekolah di situ, bahkan disuruh daftarkan diri di SMA 1 Air Bara Bangka Selatan,” jelasnya.
Senada juga disampaikan Puspasari, ia merasa kecewa terhadap sistem PPDB yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Babel karena sulitnya masyarakat mengakses sistem PPDB serta keterbatasan jumlah sekolah negeri di Kota Koba sehingga tidak bisa menampung para siswa.
“Kami minta para pejabat memahami kesulitan kami dan tolong jangan biarkan anak kami putus sekolah. Kami rela menghabiskan waktu disini (Kantor Dindik Babel-red) agar anak kami mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan,” tuturnya.
Untuk itu, dengan adanya aksi ini, pihaknya berharap pemerintah lebih bijak lagi sehingga menyebabkan hal-hal seperti ini terulang terus.
“Harapan tahun depan gak usah pakai zona, kalau pakai zona ini anak-anak kita terlantar tidak sekolah. Kalau mau cari jalur prestasi, kita tahu diri tidak daftar di situ,” pungkasnya.
Sementara itu, salah satu staf Disdik Babel, Taufik Rahman mengatakan, jajaran Disdik Babel sudah berkumpul di Kantor Gubernur Babel untuk audiensi dengan peserta aksi terkait aksi damai ini. Namun peserta aksi meminta pejabat terkait untuk mendatangi di Dinas Pendidikan Babel.
“Para pejabat berkumpul tadinya audiensi di sana jadi sudah berkumpul di sana. Di sini tidak adalagi yang bisa mengambil keputusan. Kami tidak tahu kok datang ke sini, bapak-bapak kalau ketemu pejabat semuanya di sana (Kantor Gubernur Babel),” tutupnya.(chu)
