MANGGAR, LASPELA – Gubernur Kepulauan Bangka-Belitung, Erzaldi Rosman Djohan menyerahkan bantuan bencana sebesar Rp 90.573.383 melalui Badan Penanggulangan Banjir Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung (Babel). Bantuan berupa cek itu diserahkan melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Babel, Najamuddin kepada Ketua Satuan Tugas (Satgas) Bencana Banjir Kabupaten Belitung Timur (Beltim), AKBP Nono Wardoyo.
“Bantuan ini khusus untuk bidang kesehatan. Silahkan dipergunakan sebagaimana mestinya,” pesan Kepala Najamuddin saat menyerahkan di sela-sela Rakor Evaluasi Penanganan Bencana di Ruang Rapat Bupati Beltim, Selasa (1/8/2017).
Najamuddin menambahkan sebelumnya BPBD Provinsi Babel sudah menyalurkan dana tanggap darurat dan sumbangan bencana banjir sebesar Rp 580.334.500. Sumbangan disalurkan dalam dua tahap, tahap pertama Rp 288.270.000dan tahap ke dua Rp 262.977.500.
“Jadi totalnya kita (BPBD Provinsi-red) salurkan bantuan sebesar Rp 670.907.883. Di sana ada sumbangan dari pegawai Pemprov sama dari gereja Pangkalpinang. Kalau bantuan ini untuk operasional posko, BBM, uang makan dan untuk para relawan,” ungkap Naja.
Raja berharap Pemkab Beltim nantinya segera memiliki BPBD. Menurutnya penanganan bencana akan lebih mudah jika BPBD sudah terbentuk.
“Yang jelas mau koordinasi lebih mudah. Kita ada perpanjangan tangan di Kabupaten, kalau kita mau turun langsung kan dak paham yang ada di lapangan,” kata Naja.
Selain itu, bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan langsung disalurkan ke Kabupaten/kota tanpa harus melewati Provinsi. Selain itu, sarana prasarana juga bisa disimpan di Kabupaten yang memiliki BPBD.
“Ada aturannya itu, BNPB dak boleh langsung ngasih bantuan ke daerah harus lewat BPBD. Terus juga sarna prasarana seperti perahu karet dak bisa ditaroh di sini, beda kalau ada BPBD-nya,” ucap Naja.
Terpisah Bupati Beltim, Yuslih Ihza menyatakan Pemkab Beltim harus memiliki BPBD. Namun Ia menyatakan tidak bisa langsung terbentuk harus melalui prosedur mekanisme aturan yang ada.
“Saya sangat mendukung pembentukan BPBD sama dengan pembentukan Kampung Siaga Bencana. Cuman harus dibuat dulu telaahnya, terus mengajukan organisasi perangkat daerah ke DPRD lewat prolegda dan lain-lain,” jelas Yuslih.
Mantan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung ini berharap nantinya minimal BPBD akan berbentuk Kantor. Dengan kantor beban anggaran yang akan digunakan tidak terlalu membebani APBD.
“Kita sudah dikasih opsi, BPBD-nya mau level Dinas apa Kantor, saya pilih kantor saja biar lebih mudah. Jadi kayak Kantor Kesbangpol, nantinya semua yang berhubungan dengan penyelamatan ada di situ semua,” kata Yuslih. (Diskominfo/jun)
