Kasus Bank Sumsel Babel, Saatnya Sinergi Baru Pemerintah–Perbankan Daerah

PERSOALAN-persoalan yang muncul dalam tata kelola keuangan daerah dan operasional perbankan daerah belakangan ini, seperti tuduhan penyaluran pembiayaan fiktif hingga kesalahan input data dana mengendap, memberikan pelajaran penting bagi kita semua bahwa ekosistem ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi terutama oleh kualitas data, akurasi tata kelola, dan sinergi kelembagaan.

Perbankan daerah yang dalam banyak literatur disebut regional development bank bukan sekadar lembaga intermediasi keuangan. Ia adalah penyangga fiskal daerah, mitra pemerintah dalam pembangunan, sekaligus institusi publik yang mempengaruhi persepsi ekonomi masyarakat. Karena itu, setiap gangguan informasi, setiap kesalahan data, bahkan setiap miskomunikasi kecil, bisa berdampak luas pada kepercayaan publik (public trust) yang menjadi fondasi stabilitas perekonomian daerah.

Kasus kesalahan input dana Rp 2,1 triliun memperlihatkan betapa vitalnya integritas data. Kesalahan tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut mandat regulatif yang diatur dalam UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Pemerintahan Daerah, hingga ketentuan Bank Indonesia dan OJK. Data kas umum daerah (RKUD) harus menjadi rujukan tunggal dalam pengambilan keputusan fiskal.

Namun dari setiap persoalan selalu lahir peluang perbaikan. Momentum inilah yang perlu dimanfaatkan untuk membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih kuat, sehat, dan berkelanjutan.

Beberapa solusi strategis yang dapat menjadi rekomendasi enam M,

Membangun integrasi data keuangan daerah berbasis digital.
Memperkuat fungsi kontrol dan audit internal.
Membangun forum komunikasi fiskal dan perbankan daerah.
Memperkuat literasi fiskal dan keuangan publik.
Mengembalikan perbankan daerah pada esensi misinya.
Membangun ekosistem ekonomi daerah yang terintegrasi.

Pada akhirnya, sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan bukan hanya tentang memperbaiki kesalahan, tetapi tentang membangun arsitektur ekonomi daerah yang lebih modern, berbasis digital, dan berorientasi masa depan.

Bangka Belitung layak mendapatkan tata kelola ekonomi yang bersih, presisi, terpercaya, dan berorientasi kesejahteraan. Dan itu hanya dapat terwujud jika pemerintah daerah dan perbankan berjalan bersama dalam satu visi: memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat. (*)