Presiden Prabowo Tinjau Smelter PT Tinindo Inter Nusa, Pantau Aset Rampasan Negara dari Kasus Korupsi Timah di Babel

PANGKALPINANG, LASPELA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kerja ke smelter PT Tinindo Inter Nusa, Senin (6/10/2025), dalam rangka meninjau langsung aset rampasan negara hasil pengungkapan kasus korupsi tata niaga timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 10.45 WIB, disambut oleh jajaran pejabat pusat dan daerah. Dalam peninjauan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kasatgas Timah, serta sejumlah menteri dan perwakilan kementerian terkait dan Gubernur Babel Hidayat Arsani.

Setibanya di lokasi, Presiden langsung menuju ke area smelter utama PT Tinindo Inter Nusa untuk melihat kondisi fasilitas pengolahan timah yang kini berstatus aset rampasan negara setelah disita dalam penegakan hukum kasus korupsi pertimahan yang merugikan negara triliunan rupiah.

Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian kerja pemerintah pusat dalam memastikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan negara dan masyarakat, sekaligus sebagai simbol komitmen pemerintah dalam memberantas praktik korupsi di sektor sumber daya alam.

Menurut informasi yang dihimpun, PT Tinindo Inter Nusa merupakan salah satu smelter yang sebelumnya terlibat dalam alur tata niaga timah yang tidak sesuai ketentuan. Setelah disita, aset ini dikelola sementara oleh Kejaksaan Agung RI untuk proses pemulihan dan optimalisasi nilai aset negara.

Selain melakukan peninjauan, Presiden juga dijadwalkan memberikan arahan terkait pengelolaan aset rampasan negara serta langkah strategis penataan kembali tata kelola industri timah di Bangka Belitung agar lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Bangka Belitung, mengingat sektor timah merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Pemerintah berkomitmen agar hasil penertiban dan penegakan hukum tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi daerah dan rakyat. (rul)