Edi Nasapta Dorong Pembangunan Dermaga Baro dan Perkuat Sinergi dengan Pertamina

TANJUNG PANDAN, LASPELA— Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta menggelar pertemuan strategis dengan manajemen Jober Pertamina Belitung yang diwakili Jimi Sinaga, bersama perwakilan Pertamina Agung dan Wira, guna membahas rencana pembangunan Dermaga Baro Tanjungpandan serta evaluasi program Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina, Jumat (12/9).

Dalam pertemuan tersebut, Edi Nasapta menegaskan bahwa pendanaan untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) Dermaga Baro telah dialokasikan melalui Anggaran Perubahan 2025 dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung. Ia meminta agar penyusunan DED melibatkan masukan teknis dari Pertamina, khususnya Jober Belitung, agar alur kapal tongkang BBM dan kapal nelayan tetap sinkron.

“Kita ingin pembangunan dermaga ini berjalan harmonis. Kapal tongkang BBM harus lancar, tetapi perahu nelayan juga tidak boleh terganggu. Inilah wujud komitmen kami agar pembangunan infrastruktur tidak menimbulkan ketidakharmonisan alur laut,” tegas Edi Nasapta.

Edi menambahkan, pembangunan permanen Dermaga Baro merupakan langkah penting yang sejak lama dinantikan masyarakat. Ia optimistis bila dukungan anggaran tahun depan memadai, maka pelaksanaan fisik dermaga bisa segera dimulai.

Selain membahas dermaga, Edi Nasapta juga menyoroti kontribusi CSR Pertamina. Menurutnya, realisasi CSR selama ini masih belum maksimal jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat Belitung.

“CSR yang diberikan, baik oleh Jober Pertamina Belitung maupun Pertamina secara keseluruhan, perlu ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Isu distribusi energi juga menjadi perhatian serius. Edi menegaskan komitmennya untuk menindak tegas penyalur elpiji 3 kg yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera melayangkan surat resmi ke Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk meminta penambahan kuota BBM dan elpiji, mengingat kondisi suplai di Belitung dan Beltim sudah melebihi kuota yang tersedia (over quota).

“Melihat kondisi di lapangan, saya menilai perlu langkah cepat. Pemprov harus bersurat ke Dirjen Migas Kementerian ESDM agar kuota BBM dan elpiji ditambah, supaya pasokan kembali sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya. (chu)