SIMPANG KATIS, LASPELA – Kesenjangan layanan dan fasilitas pendidikan pesantren menjadi perhatian utama dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Dapil II Bangka Tengah, Pahlivi dan H. Mulyadi, di Pondok Pesantren Hidayatullah Desa Teru, Kecamatan Simpang Katis, Sabtu (17/01/2026).
Reses sengaja digelar di lingkungan pesantren untuk memperoleh gambaran langsung kondisi riil pendidikan keagamaan, khususnya terkait keterbatasan sarana, dukungan anggaran, dan kesejahteraan tenaga pendidik yang masih jauh dari standar ideal.
Pahlivi menegaskan bahwa pesantren memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang secara konstitusional menjadi kewajiban negara, namun masih belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan yang setara.
“Pesantren ini memiliki peran strategis. Ada 12 santri penghafal Al-Qur’an 30 juz. Ini keberkahan besar, dan menjadi kehormatan kami untuk mendorong agar fasilitas pendidikannya dilayani negara sesuai kemampuan daerah,” ujarnya.
Dalam dialog bersama pengelola pesantren, terungkap sejumlah persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan gedung SMA yang masih menumpang, kebutuhan penambahan ruang kelas dan asrama, hingga rendahnya kesejahteraan guru dengan gaji rata-rata di kisaran satu juta rupiah.
Pahlivi menyebutkan, meskipun alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Bangka Belitung telah melampaui 30 persen, DPRD masih perlu memastikan distribusinya lebih adil, termasuk bagi lembaga pendidikan swasta dan pesantren.
“Pemerintah wajib hadir dalam pemenuhan pendidikan SMP dan SMA. Jika persyaratan administratif seperti lahan, sertifikat yayasan, Dapodik, dan proposal terpenuhi, tentu akan kami kawal,” katanya.
Selain sarana pendidikan, persoalan kebutuhan pangan santri juga menjadi perhatian. Pahlivi menyampaikan rencana koordinasi dengan Dinas Pertanian serta peluang dukungan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Simpang Katis dan sekitarnya.
Sementara itu, H. Mulyadi menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen untuk memastikan aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program konkret oleh pemerintah daerah.
“Setelah kegiatan ini, proposal bantuan dari pesantren akan kita kawal ke Pemprov Babel sesuai kewenangan,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan jalur administratif yang dapat ditempuh pesantren dalam mengakses bantuan, baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Karena di kementerian-kementerian tersebut sudah tersedia dana pembangunan dari pusat. Kami siap mengawal, karena itu adalah amanah masyarakat,” tuturnya.
Mulyadi menambahkan, penguatan sektor pendidikan, termasuk pesantren, sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas, di antaranya melalui program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda bagi anak-anak berprestasi dan kurang mampu.
“Yang terpenting adalah komunikasi dan koordinasi yang baik agar pembangunan pesantren ini ke depan bisa berjalan lebih baik lagi,” tutupnya.
Sementara itu, pihak Pondok Pesantren Hidayatullah, Ustadz H. Junaidi, berharap pemerintah dapat membantu pembangunan gedung SMA, penambahan lokal asrama, serta peningkatan fasilitas belajar agar pesantren mampu berkembang sejajar dengan lembaga pendidikan lainnya.
Kegiatan reses ini turut dihadiri unsur Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, para asatidz, pengurus yayasan, serta ratusan santri. (chu)
