Bupati Basel Sambut Baik Kesepakatan Harga Timah

PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menyambut baik dengan ditetapkan harga timah menjadi Rp260 ribu per kilogram.

Hal ini dikatakan Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid usai menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Tata Kelola Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Ruang Tanjung Pendam Kantor Gubernur Babel, Selasa (30/92/2025) sore.

Diketahui Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) bersama dengan PT Timah sepakat untuk membeli timah dari masyarakat dengan harga Rp260 ribu per kilogram dengan kadar SN 100 persen.

“Alhamdulillah, ini angin segar bagi kami karena berkat dukungan dari Pak Gubernur dan Pak Ketua DPRD, keluhan masyarakat Bangka Selatan terkait harga timah dapat terakomodir, dan masyarakat kita dapat bernapas lega,” ujarnya.

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi atas komitmen PT Timah yang telah mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Kami meminta masyarakat Bangka Belitung untuk lebih tenang dan kondusif, karena masalah harga timah sudah diselesaikan oleh Pak Gubernur dan PT Timah,” ucapnya.

Selain itu, dikatakan Riza terkait wacana pelibatan pemerintah daerah dalam penertiban aktivitas pertambangan. ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan mendampingi sesuai regulasi yang ada.

“Namun, saya menekankan bahwa razia tidak akan dilakukan, sesuai dengan kesepakatan dengan PT Timah, Gubernur, Kepolisian, dan Kejaksaan,” jelasnya.

Selanjutnya, ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindak perusahaan yang melanggar regulasi dan merusak lingkungan.

“Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Selanjutnya, hasil pertemuan ini akan disampaikan kepada masyarakat melalui dinas terkait dan kepala desa. Terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), ia menyebutkan bahwa terdapat empat kecamatan dengan sekitar enam desa yang terdampak.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang ada, termasuk yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat,” tuturnya.

Riza menambahkan, terkait potensi daerah di luar pertambangan, pemerintah daerah terus berupaya mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor lain.

“Kami harus putar otak bagaimana di luar tambang kami harus bisa tetap makan dan sejahtera. Potensi lainnya masih besar,” tutupnya. (chu)