APBD Jangan Jadi Formalitas, Fraksi NasDem Minta Pemerintah Berani Tetapkan Target Jelas

PANGKALPINANG, LASPELA – Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diarahkan pada program prioritas yang produktif, bukan sekadar terserap untuk belanja rutin.

Pandangan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Fraksi NasDem menilai ruang fiskal daerah semakin sempit sehingga setiap rupiah anggaran harus benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Belanja yang bersifat administratif maupun seremonial dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan.

“APBD adalah instrumen politik pembangunan, bukan sekadar dokumen teknis fiskal. Karena itu, penggunaannya harus berpihak kepada rakyat dengan prioritas yang jelas, terukur, dan memberikan multiplier effect bagi ekonomi daerah,” tegas Wakil Ketua DPRD dari Partai NasDem, Edi Nasapta.

Dalam pandangannya, Fraksi NasDem menyoroti beberapa sektor prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pariwisata, serta ekonomi berbasis hilirisasi. Pendidikan diminta tidak boleh mengalami pengurangan anggaran, kesehatan harus fokus memperkuat layanan RSUP Babel, sementara infrastruktur menuntut perencanaan matang agar tidak terjadi pemborosan.

Khusus sektor pariwisata yang telah ditetapkan sebagai unggulan RPJMD 2025–2029, Fraksi NasDem meminta agar alokasi anggaran diarahkan secara tepat sasaran, tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan menyentuh pengembangan destinasi, promosi, peningkatan SDM, dan penguatan ekonomi kreatif masyarakat.

“Dengan manajemen yang tepat, pariwisata akan menjadi penopang utama ekonomi Babel, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat PAD. Namun tanpa leadership yang kuat, anggaran pariwisata hanya akan menjadi pemborosan,” lanjutnya.

Fraksi NasDem juga mengingatkan pentingnya keberanian Pemerintah Provinsi dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi. Asumsi pertumbuhan 2,69%–4,46% dinilai terlalu rendah dibanding target nasional 5,6%.

Pada akhir penyampaiannya, Fraksi NasDem menyatakan menerima Raperda Perubahan APBD 2025 dengan catatan korektif mendasar.

“Kami bukan cap stempel. Kritik ini adalah tanggung jawab agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat,” tutupnya. (chu)