JAKARTA, LASPELA – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan pendapat bersama Plt. Dirjen Minerba KESDM RI dan Dirjen ILMATE Kemenperin RI di Gedung Senayan Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Adapun agenda yang dibahas, diantaranya Rencana Keberlanjutan Hilirisasi Mineral, Penjelasan tentang Progress Penerbangan RKAB Minerba yang Sekarang per 3 Tahun.
Dikutip dari YouTube TV Parlemen, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya dari dapil Babel mengatakan, kinerja pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung anjlok pada 2024, salah satu penyebabnya berkaitan dengan kasus korupsi di PT Timah Tbk (TINS).
Menurut Ketua DPD Golkar Babel itu, kinerja yang anjlok bukan serta-merta terjadi karena adanya proses penegakan hukum, tetapi terjadi karena rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang terhambat akibat dari component person (CP) timah tersangkut kasus hukum, sehingga valuasi perhitungan pertimahan tidak dapat dilakukan.
“Komoditas timah jumlah badan usaha yang disetujui 12. Namun, saya mendapatkan keluh kesah, ada orang tertentu, nama tertentu mendapatkan proses hukum. Dia adalah CP valuasi perhitungan pertimahan, tetapi dia mendapatkan permasalahan hukum. Masalahnya hampir semuanya pakai orang satu itu, inisial A,” kata BPJ sapaan akrabnya.
BPJ menjelaskan, tahun 2023 saja total RKAB PT Timah dan swasta mencapai 80.000 ton per tahun, tetapi sampai bulan Maret pertengahan tahun ini hanya segelintir perusahaan yang mendapatkan RKAB. Pasalnya, para pelaku usaha membutuhkan solusi agar RKAB tidak terhambat dan kinerja timah bisa meningkat.
Bambang meminta solusi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebab, CP merupakan pihak khusus yang mendapatkan sertifikasi khusus yang memiliki 2 jenis sertifikasi.
Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), BPJ menyampaikan yang mengatakan nilai ekspor Provinsi Babel Januari 2024 sebesar US$29,79 juta, turun 82,55 persen dibandingkan dengan Desember 2023. Jika dibandingkan dengan Januari 2023, nilai ekspor turun sebesar 52,20 persen, di mana tidak ada ekspor timah pada Januari 2024 dari Babel.
Bambang menyebutkan, fakta di lapangan perekonomiandi Babel hancur babak belur karena salah satu komoditas utama, timah sedang mengalami turbulensi kah, gempa kah, atau tsunami.
Padahal, Provinsi Babel sebelumnya terkenal dengan daerah penghasil timah di Indonesia, di mana 95 persen timah berasal dari Indonesia dan 5 persen dari Kepulauan Riau.
Bahkan dirinya sempat dihubungi teman para pengusaha di Babel, menanyakan perkembangan pertimahan di masa depan, karena masih ragu-ragu apakah akan merumahkan karyawan apa tidak akibat
“Situasi ekonomi hancur babak belur, 1 komoditas utama timah sedang mengalami turbulensi dan ekonomi babak belur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan Januari 2024 ekspor Babel turun 82% dibandingkan Desember 2023,” ujarnya.
Sementara, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Bambang Suswantono merespon pernyataan BPJ.
Ia menyebutkan, pihaknya tidak pernah mempersulit pengusaha timah walaupun RKAB untuk timah baru 12.
“Timah di Babel, kami menyadari dari perusahan timah kesulitan melengkapi RKAB. Kalau dikatakan RKAB baru 12, bukan berarti mempersulit. Kami justru proaktif dengan pelaku usaha untuk melengkapi persyaratan RKAB, tetapi kembali ke perusahaan tersebut lambat dalam melengkapi RKAB. Jadi baru 12 yang diselesaikan,” pungkasnya. (pra)
