PANGKALPINANG, LASPELA – Bagi pengguna fuel card yang kendaraannya menunggak pajak paling lambat dua bulan setelah batas akhir berlakunya pajak kendaraan akan dilakukan pemblokiran fuel card.
“Bagi pengguna fuel card BBM bersubsidi yang kendaraannya menunggak pajak selama dua bulan, dilakukan pemblokiran,” kata Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Setda Pemprov Kepulauan Babel Ahmad Yani di Pangkalpinang, Jumat (3/11/2023).
Yani menyebutkan, kebijakan pemblokiran fuel card BBM bersubsidi khususnya biosolar ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Penjabat Gubernur Kepulauan Babel tentang Pengendalian Distribusi BBM Jenis Solar Subsidi dan peraturan lainnya.
“Jadi pemblokiran ini kita lakukan agar mereka taat pajak dan juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya.
Lanjutnya, saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) memblokir 4.000 pengguna fuel card BBM subsidi jenis biosolar, karena kendaraannya menunggak pajak selama dua bulan.
Yani mengatakan, pihaknya berharap penertiban ini dapat meminimalkan kemungkinan jebolnya kuota BBM subsidi jenis biosolar.
“BBM bersubsidi ini tidak boleh lagi diperjualbelikan oleh masyarakat, sehingga perlu aturan agar distribusi BBM subsidi ini tepat sasaran sesuai peruntukannya,” tegasnya.
Pemprov Babel bersama dengan PT Pertamina Patra Niaga (Persero) dapat melakukan pemblokiran terhadap nomor polisi yang tertera pada QR Subsidi Tepat My Pertamina dan membuka blokir QR tersebut berdasarkan data dari Pemprov Kepulauan Babel.
“Dan bagi pengguna fuel card yang sudah melakukan pelunasan pajak agar dapat melakukan pendaftaran kembali sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengajuan fuel card yang baru,” ucapnya.
Selain itu, Yani menyebutkan bahwa pihaknya juga akan mengecek pengguna kartu atau fuel card lebih dari satu.
“Kita akan mengecek ini bagi pengguna kartu fuel card lebih dari satu jebolnya dimana, jadi kita punya aplikasi lagi yang mana bekerjasama dengan Bank Ranyak Indonesia (BRI) supaya pengaturan kouta ini lebih tepat,” tutupnya.(chu)
