PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mendorong masyarakat untuk menambang secara legal agar kerugian negara dari sektor tambang bisa diminimalisir. Hal ini dikatakan Pejabat (Pj) Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin dalam rapat penanganan tambang ilegal di Kantor Gubernur Babel, Jumat (8/7/2022). Dia juga mengatakan bahwa Pemprov Babel akan melakukan penindakan terhadap tambang ilegal yang ada di Babel ini.
“Dalam rapat hari ini ada 2 hal yang saya sampaikan pertama, penindakan dalam konotasi menghentikan mereka yang melakukan kegiatan ilegal agar tidak melanjutkan, yang kedua mencarikan jalan agar menjadi legal,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga akan mengkonsolidasikan hal apa saja yang harus dilakukan dalam penanganan tambang ilegal di Babel.
“Saya memaklumi mungkin kawan-kawan bupati wali kota sudah lelah menghadapi masalah ini, saya mencoba menambah energi menyemangati perlu upaya yang mau tidak mau ini tidak boleh terjadi walaupun secara relalistis kita melihat ada gerakan memanfaatkan ketika pemerintah letih aparat jenuh berkegiatan, saya ajak masyarakat melakukan pengawasan,” jelasnya.
Ridwan menegaskan, pemerintah dan stakeholder harus konsisten dan bersama menata permasalahan tambang ini. Meskipun langkah awal penataan ini adalah penindakan.
“Kita harus melakukan pendekatan awal penataan walaupun ada penindakan, saya berusaha agar tidak timbul konflik horizontal, karena ada beberapa yang sudah menyuarakan ke saya dari nelayan, ataupun beberapa LSM yang kesannya menyuarakan suara rakyat, saya tidak ingin ada kelompok mengatasnamakan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan atau penataan di hilir, dengan regulasi dan sanksi bagi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan.
“Saya tidak ada kepentingan di sini, hanya ingin mengajak masyarakat maupun stakeholder bersama-sama bergerak satu langkah yang sama untuk menata permasalahan tambang yang ada di Babel ini,” tutupnya. (wa)
