Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, mayoritas pemicu perubahan tingkat kemiskinan di Indonesia adalah harga pangan.
“Sekitar 73 persen perubahan tingkat kemiskinan di Indonesia sangat bergantung pada harga pangan dan 21,8 persen kemiskinan perubahannya dipengaruhi oleh harga beras,” ujarnya, Rabu 26 Juli 2017.
Karena itu, menurut Darmin, sektor pangan harus ditata dengan baik jika ingin mendorong penurunan kemiskinan. Salah satu caranya dengan mengembangkan pertanian secara kelompok atau cluster.
Darmin menjelaskan, di dalam reforma agraria, pemerintah mencoba memulai pertanian clustertersebut. “Masih di awal sekali, tapi sudah siap,” katanya dikutip dari Tempo.
Cara kedua adalah menyediakan logistik pasca-panen yang belum begitu terpikirkan oleh pemerintah selama ini. Selain penyediaan logistik pasca-panen, seperti pengering dan gudang, Darmin menyatakan, pembangunan pasar pengumpul tempat petani bertemu dengan para pedagang juga penting.
Terkait bantuan, kata Darmin, baik berbentuk bibit maupun pasca-panen, sebenarnya petani tidak terlalu bergantung pada pemerintah. Hanya jika diperlukan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa siap membantu petani.
Lebih jauh, menurut Darmin, pemerintah daerah perlu menghubungkan pembangunan proyek strategis nasional di daerahnya dengan pembangunan yang dilakukan sendiri oleh daerah. Ia meminta pemerintah daerah mencermati pembangunan PSN di daerahnya.
“Apa yang harus dibangun untuk memanfaatkan infrastruktur itu di daerah.”
Darmin menuturkan, jika pemerintah pusat membangun PSN di daerah, pemerintah daerah bisa membangun infrastruktur pendukung, seperti pelabuhan, jalan raya, ataupun jalan tol. “Harus dicari (infrastruktur) pendukung yang cocok apa,” tuturnya.
Hanya dengan begitu, kata Darmin, pemerintah daerah bisa lebih memanfaatkan kehadiran pembangunan infrastruktur di daerahnya. Ia juga mengingatkan kepada daerah agar jangan memaksakan membangun infrastruktur yang mahal jika tak ada anggaran yang memadai.
Menurut Darmin, jika kemampuan anggaran daerah rendah, tetap bisa membangun infrastruktur pendukung yang biasa saja, tapi tetap harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin pembangunan yang ada.
“Untuk berdampak ke penduduk setempat. Anggaran daerah diarahkan ke sana,” tutupnya. (Tempo)
