Contoh penurunan aspek hak-hak politik, salah satunya, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi dari 37,04 pada 2014 turun 7,41 pada 2015 menjadi 29,63. Penurunan tertinggi terjadi pada aspek lembaga demokrasi, dimana penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi yang pada 2014 masih 100 poin namun pada 2015 turun ke 0 poin atau turun 100 poin.
“Untuk penghentian penyidikan kontroversial ada pada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) PLTU Air Anyir,” katanya.
Metode pengumpulan data, jelas Darwis, dilakukan dengan menggunakan empat metode sumber data, yakni review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub), Focus Group Discusion (FGD), dan wawancara mendalam. “Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, kemudian diolah BPS RI dan diverifikasi oleh dewan ahli beserta mitra kerja lau pada semua tahapannya,” ungkapnya. (ar)
Leave a Reply