PANGKALPINANG, LASPELA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang telah memulai berbagai persiapan untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan digelar pada tahun depan.
Meskipun Kota Pangkalpinang tidak menjadi lokasi pilot project, BPS Kota Pangkalpinang telah melakukan promosi dan sosialisasi terkait kegiatan sensus ini.
Dewi Savitri, Kepala BPS Kota Pangkalpinang menuturkan pihaknya tengah mempersiapkan perekrutan petugas sensus yang jumlahnya cukup banyak.
“Nanti akan ada perekrutan petugas Sensus Ekonomi, dan kami berharap para pelaku usaha di Pangkalpinang dapat memberikan data yang akurat sesuai kegiatan ekonominya. Data ini nantinya akan menjadi landasan bagi perencanaan pembangunan oleh pemerintah,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).
Haryono, Statistisi Ahli Muda BPS Kota Pangkalpinang, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan salah satu dari tiga sensus yang diselenggarakan BPS, bersama Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian.
SE dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, khususnya pada tahun yang berakhiran angka enam.
SE 2026 akan menjadi sensus ekonomi kelima sejak pertama kali digelar pada tahun 1986.
“Tujuan utama SE 2026 adalah menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, yang mencakup informasi struktur dan karakteristik usaha, ekonomi digital, serta ekonomi lingkungan. Data yang dikumpulkan meliputi detail usaha, karakteristik usaha, tenaga kerja, penggunaan internet, aktivitas kreatif, hingga data moneter seperti nilai produksi, penjualan, dan aset perusahaan,” katanya.
Haryono menekankan, setiap data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Pelaku usaha tidak perlu khawatir karena data tidak digunakan untuk audit, investigasi, atau keperluan fiskal.
Lebih lanjut, SE 2026 juga akan mendukung pemerintah dalam menilai produktivitas ekonomi, daya saing usaha, kontribusi UMKM, serta pengembangan strategi ekonomi digital dan lingkungan.
“Data yang disajikan ke publik nantinya berupa angka agregat, tanpa menyebut identitas atau rincian unit usaha tertentu,” katanya.
BPS juga bekerja sama dengan 42 kementerian dan lembaga untuk memanfaatkan data administrasi sebagai pendukung dan pelengkap data dasar Sensus Ekonomi 2026, sehingga pengumpulan data di lapangan dapat lebih efisien dan akurat.
“Kami berharap SE 2026 dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi signifikan bagi perencanaan pembangunan daerah maupun nasional,” tuturnya. (dnd)
Leave a Reply