PANGKALPINANG, LASPELA – Statistisi Ahli Madya BPS Kota Pangkalpinang, Aja Nasrun, memaparkan perkembangan pemanfaatan data sosial-ekonomi berbasis desil kesejahteraan dalam rangka meningkatkan ketepatan penyaluran program bantuan sosial pemerintah.
Paparan tersebut menjelaskan proses pemutakhiran data, pemeringkatan rumah tangga, hingga integrasi berbagai kanal verifikasi yang melibatkan masyarakat.
Dalam penjelasannya, Aja Nasrun menyampaikan bahwa pemerintah saat ini menggunakan 39 variabel yang meliputi 14 variabel individu dan sejumlah variabel rumah tangga untuk memperkirakan pengeluaran per kapita menggunakan metode proximity atau PRT.
“Dengan bertambahnya informasi setiap triwulan, inclusion error maupun exclusion error makin mengecil,” jelasnya di kegiatan Forum Jurnalis yang digelar di Ruang Pertemuan Kantor BPS Kota Pangkalpinang, Rabu (10/12/2025).
Data yang digunakan bersumber dari survei BPS, hasil ground check, serta masukan pemerintah daerah, sehingga kualitas data semakin kuat.
Ia menjelaskan bahwa seluruh penduduk dikelompokkan ke dalam 10 desil.
Pemerintah kemudian merancang berbagai program berdasarkan tingkat kesejahteraan penduduk.
1. Desil atas diarahkan untuk kebijakan yang mendorong iklim investasi.
2. Desil tengah difokuskan pada fasilitas seperti diskon tarif transportasi hingga akses Kredit Usaha Rakyat.
3. Desil bawah (1–5) menjadi prioritas beragam bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat, PKH, BPNT, PBI JKN, hingga BLT Ekstra.
Aja menekankan bahwa dari total 286 juta penduduk atau sekitar 94,2 juta keluarga, terdapat 9,4 juta keluarga pada desil pertama.
Program seperti PKH yang memiliki kuota 10 juta penerima bahkan mencakup sebagian rumah tangga di desil 2.
Sebelum pembaruan data Mei, pemerintah telah melakukan ground check terhadap hampir 10 juta rumah tangga melalui pendamping PKH.
Usulan pembaruan dari RT/RW, musyawarah desa, dan pemerintah daerah juga ikut memperkuat akurasi data.
Masyarakat kini dapat berpartisipasi langsung melalui aplikasi Cek Bansos.
“Bapak dan Ibu bisa cek sendiri masuk desil berapa, sekaligus mengajukan usul atau sanggah,” kata Aja.
Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat Android maupun iOS.
Selain itu, kanal informasi lain seperti SIK-NG di desa/kelurahan, layanan Dinas Sosial, call center, dan WA center turut disediakan oleh Kementerian Sosial.
Aja menegaskan bahwa proses pemeringkatan dilakukan oleh BPS Pusat, bukan oleh BPS daerah.
Perubahan data tidak dilakukan segera setelah ada usul-sanggah, namun mengikuti periode pembaruan yang telah ditetapkan, yakni Februari, Mei, dan September.
Pendamping PKH di desa/kelurahan berperan penting dalam memutakhirkan kondisi terbaru keluarga penerima manfaat.
Dalam pemaparannya, ia juga merinci ragam bantuan yang diberikan, seperti:
1. PKH untuk ibu hamil, anak usia dini, siswa SD–SMA, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
2. PBI JKN dengan bantuan iuran sebesar Rp42.000 per bulan.
3. Bantuan pangan non tunai sekitar Rp7.552 per keluarga.
4. BLT ekstra yang saat ini sedang digulirkan pemerintah, termasuk untuk warga Kota Pangkalpinang.
Aja Nasrun menegaskan bahwa penguatan data desil dan sistem verifikasi berlapis ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran program sosial nasional sekaligus memperbaiki tata kelola perlindungan sosial di daerah. (dnd)
Leave a Reply