Banyak OPD Tanpa Pimpinan di Pemprov Babel, Gubernur Tak Mau Gegabah

PANGKALPINANG, LASPELA — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, baru saja melantik pejabat eselon KI di Lingkungan Pemprov Babel, Sabtu (4/10/2025).
Di balik momentum pelantikan ini, sejumlah kursi strategis justru masih kosong — bahkan bertambah dari sebelumnya.

Berdasarkan data, kini tercatat 12 jabatan eselon II masih belum terisi, terdiri dari enam kekosongan lama dan enam kekosongan baru.

Kekosongan lama meliputi posisi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), ESDM, Dinsos, DPKP, BPBD, dan Setwan, sementara kekosongan baru setelah pelantikan ada enam OPD yang tak memiliki pimpinan atau kepala dinas, seperti di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Kesehatan (Dinkes), Biro Umum, Biro Hukum, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Disperindag.

Pemprov memilih untuk tidak terburu-buru dalam menetapkan pejabat definitif.

“Jabatan yang kosong akan dievaluasi ulang, nanti tergantung Gubernur dan tim Baperjakat,” kata Hidayat, saat disinggung soal kekosongan jabatan ini.

Untuk sementara waktu, jabatan kepala dinas akan diisi oleh Pelaksana tugas (Plt), Pemprov Babel akan menunjuk pejabat yang akan ditugaskan sebagai Plt.

“Kita Plt-kan dulu, kalau sudah 3 bulan atau 6 bulan bagus baru kita definitifkan dan kita tidak gegabah,” tuturnya.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa Pemprov Babel ingin memastikan setiap posisi strategis diisi oleh ASN yang benar-benar kompeten dan sesuai kebutuhan organisasi, bukan sekadar formalitas pengisian jabatan.
Dalam sambutannya, saat pelantikan pejabat Hidayat Arsani menegaskan bahwa pelantikan dilakukan melalui proses seleksi ketat dan kompetitif antar ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pengisian jabatan eselon II ini dilakukan secara kompetitif antar ASN dengan memperhatikan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk segera beradaptasi dan memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat kinerja pemerintahan. (chu)