KOBA, LASPELA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pahlivi, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini berlangsung di Syifa Cafe, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Sabtu (24/5/2025).
Dalam paparannya, Pahlivi menjelaskan bahwa Perda tersebut merupakan bagian dari produk legislasi DPRD Babel yang disahkan sejak 2019. Tujuannya, memberikan jaminan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik secara transparan dan akuntabel.
“Pembuatan Perda adalah salah satu fungsi utama DPRD. Setelah disahkan, menjadi kewajiban kami untuk menyosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini penting agar publik mengetahui hak-haknya terhadap informasi yang dihasilkan oleh badan publik,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Ia menekankan bahwa ruang lingkup informasi publik mencakup segala bentuk data yang dikelola oleh badan publik, termasuk pemerintah daerah dan DPRD itu sendiri.
“Informasi publik bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga seluruh lembaga publik termasuk DPRD. Semua sudah diatur secara jelas dalam Perda ini,” jelasnya.
Menurut Pahlivi, Perda ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk mendorong transparansi penggunaan anggaran dan pelayanan publik. “Masyarakat tidak boleh dihambat dalam mengakses informasi, selama informasi tersebut bukan rahasia negara. Ini bagian dari pengawasan publik yang sah,” imbuhnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk turut aktif mendukung implementasi Perda ini, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab.
“Keterbukaan informasi tidak bisa berjalan tanpa partisipasi masyarakat. Mereka harus dilibatkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah,” tegasnya.
Selain itu, Pahlivi mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap penyebaran informasi palsu (hoaks). Menurutnya, literasi informasi perlu ditingkatkan agar masyarakat mampu menyaring kebenaran dari berbagai sumber.
“Era keterbukaan informasi menuntut masyarakat lebih cerdas dan selektif. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Hoaks bisa berbahaya jika tidak ditanggapi secara bijak,” pungkasnya. (chu)
Leave a Reply