Program 100 Hari Kerja Wali Kota Baru, DLH Pangkalpinang Targetkan Kota Bebas Sampah Liar

PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus memperkuat komitmen mewujudkan kota yang bersih dan bebas sampah liar yang merupakan Program 100 hari kerja Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin (Udin).

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah aksi gotong royong pembersihan sampah di kawasan Ampui menuju Jembatan Teluk Bayur yang dilakukan hari ini, Jumat (24/10/2025).

Kepala DLH Kota Pangkalpinang, Bartholomeus Suharto, menjelaskan bahwa kawasan tersebut menjadi salah satu titik yang kerap dipenuhi tumpukan sampah liar.

Melalui kegiatan bersih-bersih ini, pihaknya ingin menggugah kesadaran masyarakat untuk turut menjaga lingkungan.

“Sampah liar di kawasan Ampui cukup banyak. Karena itu, kami mengajak seluruh warga berperan aktif menjaga kebersihan lingkungannya. Sesuai pesan Pak Wali Kota, gerakan bersih Pangkalpinang harus dimulai dari rumah, lingkungan masyarakat, hingga perkantoran,” ujar Bartholomeus.

Ia menegaskan, aksi ini merupakan bagian dari program kerja Wali Kota Pangkalpinang yang menargetkan kota bebas sampah.

“Kami menaruh harapan besar agar dalam 100 hari ke depan, Pangkalpinang bisa tampil bersih dan tertata. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama,” tambahnya.

Selain kegiatan lapangan, DLH juga melakukan langkah strategis di tingkat kebijakan.

Baru-baru ini, DLH menggelar rapat koordinasi bersama Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Provinsi Bangka Belitung (BPW) serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) seperti PUPR dan Bakeuda.

Salah satu fokus pembahasan adalah percepatan pembangunan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di seluruh kecamatan.

“Saat ini TPS3R yang aktif baru ada satu di Selindung. Target kami, tahun depan setiap kecamatan sudah memiliki minimal satu TPS3R aktif,” ungkapnya.

Tak hanya itu, DLH juga tengah menyiapkan katalog proposal yang akan diajukan ke Kementerian terkait, dengan harapan memperoleh dukungan pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) pada tahun 2026 atau 2027.

“Dengan kombinasi aksi lapangan dan strategi perencanaan jangka menengah, kami optimistis visi Pangkalpinang sebagai kota bersih dan ramah lingkungan dapat segera terwujud,” tuturnya. (dnd)