KOBA, LASPELA–Rencana penertiban dan pengaturan aktivitas pertambangan di Bangka Tengah mendapat perhatian serius dari Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman. Dirinya mendesak agar PT Timah Tbk memberika data rinci kepada pemerintah terkait lokasi izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Pasalnya dengan kejelasan lokasi IUP pemerintah bisa mendorong untuk pengelolaannya kepada masyarakat secara legal dan bertanggung jawab.
“Data yang rinci serta keterbukaan informasi lokasi IUP penting agar pemerintah daerah dapat membantu mencarikan mitra yang sesuai untuk mengelola lahan bersama PT Timah, sesuai arahan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Perlu ada jaminan hukum secara tertulis bagi masyarakat yang bekerja. Jangan sampai setelah mereka bekerja, justru dikenakan sanksi karena dianggap melanggar aturan,” tegas Algafry.
Terkait keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Tambang di Bangka Tengah, Algafry berharap ada koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah. Karena menurut Algafry jika pemerintah hadir, masyarakat akan lebih tenang karena ada kedekatan emosional.
Menurut Algafry, sinergi antara Satgas Tambang dan pemerintah daerah juga dibutuhkan untuk memastikan kegiatan penambangan rakyat tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan. (*/ant/rel)
Leave a Reply