PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka (Pemprov Babel) pastikan akan ada solusi mengenai permasalahan pada jalur zonasi PPDB di Kota Pangkalpinang dan 34 siswa lulusan SMP di Koba Bangka Tengah (Bateng) yang tidak bisa sekolah karena daya tampung tak cukup untuk sekolah negeri.
Hal ini dikatakan Plh Kepala Dinas Pendidikan Bangka Belitung, Yunan Helmi usai audiensi dengan puluhan masyarakat dari Koba, Bateng dan Pangkalpinang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Terzalimi (Almaster), di ruang Tanjung Pendam Kantor Gubernur Babel, Senin (24/7/2023).
Yunan mengatakan, pihaknya akan mengkaji kembali mengenai penambahan rombongan belajar (rombel), agar tidak menyalahi aturan.
“Kami akan mengkaji kembali ada sekolah bisa buka rombel, karena ketentuan buka rombel kita lihat kesiapan ruangan dan guru, ada atau tidak? Kedua, itu menyalahi Permendikbud bahwa nambah rombel, kami akan tanyakan dulu ke Kementerian ketika kondisi sekolah memenuhi syarat untuk menambah,” ucapnya.
Lanjut Yunan, pihaknya akan memanggil pihak sekolah yang katanya bisa buka rombel, karena berdasarkan data yang diterima Disdik Babel terima ada 812 siswa-siswi yang lulus SMP di tahun ini dan SMA/SMK Negeri di Koba mampu menampung 828 siswa, tetapi karena di SMA Negeri 1 Koba kelasnya dikurangi 1, yang sebelumnya ada 8 rombel menjadi 7 rombel sehingga tidak semua siswa-siswi dapat tertampung.
“Kami usahakan, besok kami panggil sekolah yang katanya bisa buka rombel. Kalau kepala sekolah dan ruang tidak mampu, ya tidak bisa dipaksakan, kalau mampu kami juga akan tanya ke Kementerian. Ada solusi untuk masalah PPDB ini,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, para pengunjuk rasa mendesak agar 7×24 jam atau seminggu sudah ada solusi yang diberikan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
Menanggapi hal ini, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Sosial, Muhammad Soleh meminta waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang dikeluhkan.
“Kami mohon waktu, kami akan sampaikan ini kepada Pj Gubernur. Kami akan carikan solusi yang paling tepat untuk persoalan PPDB ini,” pinta mantan Kadisdik Babel ini.
Soleh menyebutkan, tidak ada anak yang tidak dapat bersekolah meski tidak bisa di sekolah negeri tapi masih ada sekolah swasta.
“Jika dulu PPDB SMA/SMK bergantung pada zonasi murni dan akreditasi, tahun ini tidak lagi ada akreditasi, hanya ada perbaikan di juknis saja. Dan setiap sistem PPDB, ada kekurangan dan kelemahan, tidak ada yang sempurna,” tuturnya.
Soleh menyebutkan, saat ini jumlah sekolah di Babel sudah sangat cukup untuk menampung semua lulusan SMP. Bahkan tahun ini banyak sekolah swasta yang akan tutup karena masyarakat semakin meminati sekolah negeri.
“Tahun ini sekolah THB siswanya 0, IT Albina 0, Depati Amir baru 1 orang, PGRI baru 10 dan SMA Swadaya juga hanya 14 orang. Sangat kita sesali ini karena akan menyebabkan pengangguran bagi guru-guru kita,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Almaster, Maya Rose mengatakan, bahwa pihak sekolah SMA 1 Koba siap untuk membuka rombel.
“Ada salah satu saksi yang mengatakan ini, kebetulan beliau tidak hadir disini karna sakit, yang mana pada waktu itu, dari pihak sekolah mengatakan bahwa siap untuk membuka rombel,” ucapnya.
Sementara, Anggota DPRD Bangka Tengah, Apri
Panzupi menambahkan, pihaknya akan menunggu hasil dari waktu yang telah dijanjikan oleh Plh Kepala Dinas Pendidikan Babel dan Asisten I Setda Babel.
“Kita juga sudah minta SMA Negeri 1 buka rombel baru dan kepala sekolah SMA 1 itu sudah sepakat, begitu juga capdin dan DPRD. Dan kita tinggal keputusan dari Plh Disdik Babel mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita harapkan,” tutupnya.(chu)
