Komisi II DPRD Babel Dukung Kebijakan Pemprov Pindahkan RKUD ke Bank BRI

PANGKALPINANG, LASPELA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Pemprov Babel) memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Sumsel Babel ke Bank Rakyat Indonesia (BRI).

“Kami sangat mendukung pemindahan RKUD yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Babel ini. Dan kita telah berkoordinasi dengan Bakuda Babel dan Bank BRI,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Babel, Ranto Sendhu, belum lama ini.

Politisi Demokrat ini mengatakan kebijakan tersebut sangat berkaitan dengan upaya Pemprov Babel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan pelayanan jauh lebih baik dari sebelumnya.

“Kebijakan pemindahan RKUD ke BRI Cabang Pangkalpinang tersebut sangat tepat. Karena Bank BUMN ini ditunjang pelayanan yang baik,” ucapnya.

Ranto menyebutkan, dimana pihaknya melihat ada inovasi Pemprov Babel untuk menyelamatkan PAD ketika pemerintah pusat pelan-pelan mengurangi bantuannya kepada daerah baik itu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum serta dana transfer lainnya.

“Bank BRI diyakininya dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat dan membantu layanan dalam hal ini UPTD Samsat,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, dukungan ini diberikan bukan dalam arti untuk menjatuhkan Bank Sumsel Babel, akan tetapi pihaknya juga menerima banyak aduan dari masyarakat terkait pelayanan.

“Yang kami kecewakan, kami tidak mendapat respon yang baik dan cepat. Banyak kendala-kendala yang diadukan masyarakat maupun ASN seperti ATM yang rusak, tak tersedianya uang di saat dibutuhkan. Jadi pilihan Pemprov untuk memindahkan RKUD di Bank BRI ini sudah sangat tepat sekali,” terangnya.

Ranto menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank BRI juga sudah menandatangani MoU dan melaunching pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang tentunya sangat membantu daerah.

“SIPD ini adalah inovasi yang sangat bagus yang digagas Kemendagri dalam rangka peningkatan pengelolaan hubungan daerah yang kredibel dan akuntabel,” tutupnya.(chu)